Sudah 4 Calon Manajer Kopdes Merah Putih dan KNMP Meninggal di Latsar Kemiliteran

UPdates—Jumlah calon manajer program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang meninggal saat Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bertambah menjadi empat orang.

You may also like : Kapuspen TNI Bilang 1 Guru Tewas Dibunuh OPM, DPR Sebut 6 Orang

Korban keempat bernama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Ia meninggal dunia di RSAU dr. Esnawan Antariksa, Jakarta pada 26 Juni 2026 pukul 00.28 WIB.

Almarhum awalnya mengalami keluhan kesehatan berupa sesak napas pada 25 Juni 2026 dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan.

Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun, pada sore hari kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Sebelumnya, tiga peserta Latsarmil Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia yakni Anisa Muyassaroh asal Balikpapan, Yonanda Muhammad Taufiq asal Baturaja, dan Novia Rahmadhani Sihotang dari Jakarta.

Anisa dilaporkan meninggal setelah mengalami heat stroke dan henti jantung.

Kemudian, Yonanda meninggal lantaran cardiac arrest (henti jantung).

Sementara Novia Rahmadhani Sihotang disebut meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan tuberkulosis (TBC).

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin dalam keterangan resminya kemarin mendorong evaluasi serius terkait hal ini.

Menurut TB Hasanuddin, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan yang diberikan kepada calon pengelola koperasi.

“Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial di Koperasi Desa, maka fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang secara relevan,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Juni 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid sementara itu mendesak dilakukan pengusutan.

Menurutnya, patut disayangkan warga harus meregang nyawa hanya karena mengikuti pelatihan program pemerintah yang bermasalah sejak awal.

Ia juga menyesalkan mengapa Kementerian Pertahanan baru mengungkap ke publik peristiwa sebelumnya setelah beberapa hari mereka dimakamkan.

“Ada banyak kejanggalan. Keluarga korban dan publik memiliki hak untuk mengetahui penyebab kematian dan mengusut tuntas siapa yang bertanggungjawab,” tegasnya dalam pernyataan yang dilansir Keidenesia.tv dari website Amnesty International Indonesia.