Ben-Gvir Akan Usir Semua Warga Palestina jika Jadi Menteri Pertahanan, Sebut Seluruh Tepi Barat Milik Israel

UPdates—Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengklaim bahwa ketiga wilayah administratif di Tepi Barat yang diduduki adalah milik Israel.

You may also like : Israel Rencanakan Pembajakan Pesawat “False Flag” untuk Tarik AS ke Dalam Perang Baru dengan Iran

Pernyataan ini bertentangan dengan pengaturan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

You might be interested : Arab Saudi Mengutuk Penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh Ben-Gvir

Berdasarkan Kesepakatan Oslo II tahun 1995, Tepi Barat dibagi menjadi Area A, B, dan C. Area A berada di bawah kendali penuh Palestina, sedangkan Area B berada di bawah kendali sipil Palestina dan kendali keamanan Israel.

Area C, yang mencakup sekitar 60% wilayah tersebut, berada di bawah kendali penuh Israel.

“Tidak ada perbedaan antara Area A, B, dan C. Seluruh tanah ini adalah milik kita. Ini adalah negara kita,” ujar Ben-Gvir kepada saluran televisi sayap kanan Israel, Channel 14, pada hari Kamis waktu setempat sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Anadolu, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Pejabat ekstremis itu juga mengancam akan membubarkan Otoritas Palestina serta mendorong pemindahan warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza jika ia menjabat sebagai menteri pertahanan.

Ia mengklaim bahwa 60% warga Palestina ingin beremigrasi, meskipun terdapat laporan yang menunjukkan sebaliknya.

“Saya akan meluangkan waktu untuk hal ini dan mengelola prosesnya secara berkelanjutan. Setiap minggu, saya akan mengadakan diskusi yang melibatkan semua pihak terkait,” ujarnya.

Saat ditanya bagaimana Israel dapat menyediakan pasukan tambahan untuk Tepi Barat dan Gaza, Ben-Gvir menjawab itu sederhana.

“Caranya sangat sederhana: semakin Anda mengizinkan tentara untuk menembak dan menggunakan kekuatan, semakin sedikit personel yang Anda butuhkan,” tegasnya.

“Saya akan menghapus pembatasan bagi tentara kita. Saat ini, aturan pelibatan (rules of engagement) polisi jauh lebih longgar dibandingkan aturan militer,” tambahnya.

Ben-Gvir menyoroti penggunaan senjata api oleh polisi terhadap warga Palestina.

Meskipun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pernah berbicara mengenai pemindahan warga Palestina dalam beberapa kesempatan, Ben-Gvir mengklaim bahwa sang perdana menteri tidak cukup menginginkannya dan menyalahkannya karena gagal memajukan kebijakan semacam itu.

Pernyataan ini muncul di tengah masa kampanye pemilihan Knesset Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober, di mana jajak pendapat menunjukkan penurunan dukungan bagi koalisi pemerintah dan peningkatan dukungan bagi pihak oposisi.

Ben-Gvir baru-baru ini meningkatkan ancaman terhadap warga Palestina di tengah persaingan yang memanas di antara partai-partai Israel, sembari berulang kali mengunjungi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki serta melakukan ritual Talmud di Tembok Ratapan.