AS Batal Siarkan Langsung Eksekusi Tembak Mati Mayor Nidal Hasan yang Bunuh 13 Tentara

UPdates—Presiden AS, Donald Trump mengatakan bahwa Pentagon tidak akan lagi menyiarkan secara langsung eksekusi dengan regu tembak terhadap pelaku penembakan Fort Hood, Nidal Malik Hasan.

You may also like : Trump Bilang Pembocor Informasi Serangan ke Iran harus Ditembak

Keputusan ini diambil setelah pengumuman sebelumnya menuai kritik dari kedua partai politik, dan Wakil Presiden JD Vance menyatakan bahwa ia tidak akan menontonnya.

You might be interested : Kisah Cinta Remaja dan Sekte Setan di Balik 2 Eksekusi Suntik Mati Christa Pike yang Gagal

Trump menyampaikan melalui media sosial bahwa menayangkan eksekusi tersebut secara publik mungkin bisa menjadi pencegah yang kuat bagi dunia untuk melihat bagaimana Amerika menangani teroris dan sampah masyarakat seperti Hasan.

"(Namun) banyak orang baik dengan niat tulus lebih memilih untuk tidak melihatnya mati, baik melalui siaran langsung maupun perangkat visual lainnya," kata Trump sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari CBC.ca yang mengutip AP dan Reuters, Jumat, 16 Oktober 2026.

Pentagon menyatakan bahwa eksekusi Hasan dijadwalkan pada 3 Desember. Trump mengatakan bahwa eksekusi tersebut dapat disaksikan secara langsung oleh keluarga inti para korban jika mereka menginginkannya.

Pengumuman awal bulan ini dari Menteri Pertahanan Pete Hegseth bahwa eksekusi Hasan akan dilakukan secara terbuka—ditambah konfirmasi dari Pentagon bahwa eksekusi tersebut akan disiarkan secara langsung—memicu reaksi keras dari pihak Partai Republik maupun Demokrat. Banyak pihak memperingatkan bahwa tayangan tersebut dapat digunakan untuk memicu radikalisasi.

Hal ini juga terjadi di tengah sorotan tajam kembali terhadap hukuman mati, menyusul insiden yang dialami Christa Pike—terpidana kasus pembunuhan pada tahun 1990-an—yang selamat dari upaya eksekusi di Tennessee, namun mengalami cedera parah hingga harus dirawat di rumah sakit.

Kepala juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyatakan bahwa Trump dan Hegseth telah mendiskusikan keputusan untuk membatalkan rencana siaran langsung tersebut sebelum sang presiden mengumumkannya di media sosial.

"Menteri mendukung keputusan Presiden, dan keduanya memiliki pandangan yang sepenuhnya selaras," ujar Parnell.

Vance, sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik, serta para pemimpin agama menentang rencana Pentagon untuk menyiarkan eksekusi secara langsung.

Hegseth sebelumnya mengatakan bahwa penyiaran eksekusi diperlukan agar masyarakat memahami bahwa ada konsekuensi serius untuk tindakan semacam ini.

Saat ditanya awal bulan ini bagaimana eksekusi terbuka tersebut selaras dengan keyakinan Kristen yang dianutnya, Vance menjawab, "Saya tidak yakin hal itu benar-benar akan terjadi."

"Jadi, terlepas dari kontroversi mengenai metode eksekusinya, saya harap orang-orang tidak lupa bahwa pria ini telah membunuh banyak orang tak berdosa secara brutal," kata Vance.

Namun, ia menambahkan: "Meski begitu, jika pada akhirnya eksekusi ini benar-benar disiarkan secara langsung, saya tidak akan menontonnya."

Vance adalah seorang Katolik, sementara Gereja Katolik telah lama menentang hukuman mati. Pimpinan Konferensi Uskup Katolik AS telah mengecam keputusan pemerintahan Trump untuk menyiarkan eksekusi Hasan secara langsung.

Uskup Agung Paul S. Coakley menyebut langkah tersebut sebagai promosi biadab terhadap budaya kematian yang harus ditinjau kembali.

Tokoh-tokoh penting Partai Republik lainnya, termasuk Ketua DPR Mike Johnson dari Louisiana, menyampaikan sentimen serupa.

Sementara itu, presiden AS telah membela keputusannya untuk menyetujui penggunaan regu tembak, namun selama beberapa hari terakhir ia justru menjauhkan diri dari pernyataan Hegseth yang menyebutkan bahwa eksekusi tersebut akan dilakukan di depan umum.

"Yah, mereka sedang mengambil keputusan mengenai hal itu," ujar Trump pada hari Jumat saat ditanya perihal siaran langsung tersebut.

Mengenai Hasan dan metode eksekusinya, Trump saat itu mengatakan tidak terlalu peduli.

"Dia akan dieksekusi. Dia akan dieksekusi oleh regu tembak. Saya sebenarnya tidak peduli bagaimana dia mati, yang penting dia mati. Dan menurut saya, hukuman mati adalah cara yang sangat pantas untuk mengakhiri hidupnya," tegas Trump.

Pembatalan ini terjadi kurang dari tiga minggu sebelum pemilihan umum yang akan menentukan apakah Partai Republik tetap memegang kendali atas Kongres, di tengah meningkatnya ketidaksetujuan pemilih terhadap kebijakan-kebijakan Trump dalam berbagai jajak pendapat.

Dalam sebuah pernyataan, Senator John Curtis, seorang anggota Partai Republik yang mewakili Utah, menyebut pembatalan tersebut sebagai langkah yang tepat.

Hasan yang merupakan mantan psikiater Angkatan Darat AS dinyatakan bersalah karena membunuh 13 orang dan melukai 32 lainnya dalam serangan terencana di pangkalan militer Fort Hood pada tahun 2009.

Sebagai seorang psikiater Angkatan Darat berpangkat mayor, Hasan memasuki sebuah gedung medis pada 5 November 2009, tempat para tentara sedang mengantre panjang untuk menerima imunisasi dan pemeriksaan kesehatan guna keperluan penugasan.

Ia meneriakkan "Allahu akbar" lalu melepaskan tembakan menggunakan pistol yang dilengkapi dengan alat bidik laser. Ia juga menembaki bagian punggung para tentara yang berlarian menuju tempat parkir.

Hasan menyatakan bahwa tindakannya merupakan upaya untuk mencegah mereka pergi ke Afghanistan dan membunuh sesama Muslim.

Hakim militer melarangnya menggunakan alasan tersebut sebagai pembelaan dalam persidangannya pada tahun 2013. Hasan mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah setelah tertembak di bagian punggung oleh aparat penegak hukum, dan kini ia menggunakan kursi roda.

Hasan dapat mengajukan permohonan penundaan eksekusi dalam jangka waktu yang lama, namun belum diketahui apakah ia akan melakukannya atau tidak.

Militer AS belum pernah lagi mengeksekusi anggota militer melalui regu tembak sejak Perang Dunia II. Eksekusi militer terakhir terjadi pada 13 April 1961, ketika seorang prajurit Angkatan Darat, John Bennett, dieksekusi dengan cara digantung.