Pelajar Bekasi, Depok, dan Tangerang Dicegah Ikut Demo 20 Oktober di Jakarta

UPdates—Pelajar dari Bekasi, Depok, hingga Tangerang berusaha dicegah ikut demonstrasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026 hari ini.

You may also like : Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran di Jakarta, Selasa, 20 Oktober, BEM UI Lontarkan Pernyataan Pedas

Kepolisian menyiagakan personel di jalur keberangkatan, stasiun, hingga gerbang tol untuk mengantisipasi mobilisasi pelajar ke ibu kota.

You might be interested : 50 Ribu Perwakilan Buruh akan Demo di 30 Daerah Kamis, 10 September

Polres Metro Bekasi Kota menyiagakan 1.300 personel untuk mengantisipasi potensi pergerakan pelajar menuju Jakarta. Pengamanan disiapkan melalui simulasi Tactical Floor Game (TFG) yang digelar di Markas Polres Metro Bekasi Kota, Minggu, 18 Oktober lalu.

Pemantauan oleh aparat diarahkan pada titik berkumpulnya pelajar, jalur keberangkatan menuju Jakarta, serta ajakan mobilisasi yang beredar di media sosial.

Selain itu, polisi berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua untuk mencegah pelajar terlibat dalam tindakan yang membahayakan keselamatan mereka.

“Anak-anak tidak boleh dijadikan alat kepentingan pihak tertentu, terlebih jika harus mempertaruhkan keselamatan dan masa depan mereka,” kata Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana sebagaimana dilansir Keidenesia.tv, Selasa, dari keterangan resminya, Selasa, 20 Oktober 2026.

Polresta Tangerang sementara itu memperketat pengamanan di tiga stasiun kereta api dan tiga gerbang tol yang menjadi akses menuju Jakarta.

Stasiun yang menjadi perhatian adalah Tigaraksa, Cikoya, dan Daru. Sedangkan pengamanan gerbang tol difokuskan di Balaraja Barat, Balaraja Timur, dan Cikupa.

Polisi juga berkoordinasi dengan sekolah, dinas pendidikan, dan orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelajar pada 19-20 Oktober 2026.

Polres Metro Tangerang Kota sementara itu menempatkan personel di sejumlah akses jalan utama menuju Jakarta, termasuk Jalan Gatot Subroto, Jalan Raya Merdeka, dan Jalan Daan Mogot, serta di stasiun kereta api.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menerbitkan surat bernomor B/400.3.3.5/14580/X/Disdik/2026 yang meminta kepala sekolah meningkatkan pengawasan agar siswa tidak mengikuti demonstrasi di Jakarta.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan imbauan serupa buat siswa SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Kota Bogor dan Kota Depok.

Surat bernomor 4171/PK.03.03/Cadisdik.Wil.II meminta sekolah meningkatkan pengawasan dan pembinaan pada 19-20 Oktober 2026. Sekolah juga diminta memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai kurikulum, mengoptimalkan kegiatan edukatif, serta melibatkan orang tua dalam mendampingi siswa.

Demo 20 Oktober 2026 yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dilakukan sejumlah elemen, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, koalisi/elemen masyarakat sipil, Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar), hingga Greenpeace Indonesia.

Lima Tuntutan Mahasiswa

Aksi demonstrasi hari ini mengusung sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.

Ada setidaknya lima persoalan utama yang menjadi perhatian mahasiswa.

Pertama, penanganan krisis lingkungan. Mahasiswa mendesak pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir.

Mereka juga meminta adanya pemulihan bagi masyarakat terdampak dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kedua, perbaikan kebijakan ekonomi. Mahasiswa meminta pemerintah membenahi tata kelola perekonomian nasional sekaligus memulihkan kepercayaan pasar. Persoalan ekonomi menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.

Ketiga, perlindungan kebebasan berpendapat. Mahasiswa menuntut penghentian pembatasan terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan aspirasi.

Keempat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemerintah didesak memperkuat penegakan hukum serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Kelima, penurunan biaya pelayanan publik. Mahasiswa meminta pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik dengan biaya yang lebih terjangkau.