Presiden PKS Bilang Bijaksana Jika Gibran Mundur, PSI Minta Diberi Ruang Klarifikasi

UPdates—Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) menyampaikan bahwa PKS terus menyerap aspirasi berbagai elemen masyarakat terkait Ijazah Gate Gibran Rakabuming Raka.

You may also like : Prof Henri Sebut tak Mudah Bagi Prabowo Pilih 2 Nama Calon Wapres Jika Gibran Lengser, Ini Alasan dan "Solusinya"

Aspirasi tersebut menghendaki agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional di DPR RI.

You might be interested : Fotonya Diturunkan di DPRD Yogya, PKS: Mas Gibran Tetap Wapres, tapi….

AMY menegaskan, pasca putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Gibran mundur atau jika tidak Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan pilihan yang paling relevan diambil oleh DPR RI.

“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar AMY dalam keterangan persnya di Jakarta sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi PKS, Selasa, 10 November 2026.

Penggunaan hak-hak DPR harus dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi antar fraksi. PKS kata AMY akan terus membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.

“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” tegas AMY.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) berharap Gibran diberi ruang untuk mengklarifikasi perihal ijazahnya. PSI menilai klarifikasi diperlukan sekaligus juga untuk merespons desakan pemakzulan.

Ketua PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mengaku bingung dengan desakan sejumlah pihak yang meminta Gibran mundur dari jabatan dan terkesan ingin buru-buru.

"Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada pak Wapres, pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung," kata Bestari seperti dilansir dari detik.com, Selasa, 10 November 2026.

Meski masalah ijazah ini sudah bergulir di pengadilan bahkan Mahkamah Konstitus (MK), ia menilai ruang klarifikasi belum diberikan.

"Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada Pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?" tanyanya.