Prof Henri Sebut tak Mudah Bagi Prabowo Pilih 2 Nama Calon Wapres Jika Gibran Lengser, Ini Alasan dan "Solusinya"

UPdates—Pakar Ilmu Komunikasi dan Regulasi Digital, Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto menegaskan, Putusan MK dan Putusan MA secara konstitusional telah membuka jalan pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka, terutama bila ditindaklanjuti dengan proses politik dan ketatanegaraan di DPR-MPR.

You may also like : Ketua PSI Seret Nama AHY, Wasekjen Demokrat Sentil Balik

Ia menegaskan, karena dengan dua keputusan itu Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres. Dan, kalau itu dibiarkan, isu ini kata dia akan terus jadi beban negara dan beban politik Pemerintahan Prabowo.

You might be interested : Mahkamah Agung Batalkan Konferensi Pers Soal Putusan Suket Ijazah SMA Gibran

Namun persoalannya menurut dia, mengganti Wapres itu tidak mudah. Berdasar pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan Wapres, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari.

“Hak pengusulan sepenuhnya ada di tangan Prabowo, tapi menentukan dua nama yang dapat diterima mayoritas anggota MPR yang didominasi koalisi pendukung pemerintah tidaklah mudah. Jika tak hati-hati bisa terjadi turbulensi politik, perpecahan koalisi, atau friksi di parlemen,” ujarnya dalam unggahan di X, Selasa, 3 November 2026 sebagaimana dipantau Keidenesia.tv.

Dijelaskan Prof Henri, membangun konsensus dalam lanskap politik Indonesia bukan perkara sederhana. Kondisi multipartai, multipartisan, dengan kebiasaan kompromi transaksional menjadi penentu.

“Melakukan konsensus berarti siap melakukan tawar-menawar yang rumit, berisiko tinggi, dan sarat konfik. Ini bukan sekadar mencari sosok pengganti Wapres, melainkan merumuskan ulang keseimbangan kekuasaan di lingkar koalisi pemerintah,” jelasnya.

Bagi Prof Henri, memilih dua nama calon, akan berpotensi menyisakan residu kekecewaan bagi pihak-pihak yang tidak terakomodasi.

“Karena jabatan Wakil Presiden itu bukan sekadar simbol, melainkan representasi nyata dari pembagian kekuasaan (power-sharing),” tegasnya.

Menurutnya, kekuatan politik yang tereliminasi pasti menuntut kompensasi politik, mulai dari pos kementerian, pimpinan komisi di DPR, hingga posisi strategis di lembaga negara.

“Terlebih, internal elite koalisi terbagi dalam berbagai faksi, antara poros loyalis murni Prabowo, jejaring pengaruh Jokowi dan kekuatan lain. Keputusan tertentu bisa memicu kecemburuan politik yang berujung pelemahan dukungan terhadap pemerintah,” ujarnya.

Partai-partai politik itu kata dia pasti membaca peta kontestasi menuju 2029. Meski sebagian besar berkomitmen mengawal kepemimpinan Prabowo hingga periode berikut, tapi tidak serta-merta untuk wapresnya.

“Karena sosok yang dipilih sebagai wapres berpotensi tumbuh menjadi kekuatan besar sekaligus rival baru di masa depan. Partai-partai tentu berhitung cermat untuk itu. Tidak akan membesarkan “anak macan” yang bisa membahayakan kepentingan mereka,” paparnya.

Prof Henri mengatakan, menentukan calon yang bisa diterima semua pihak itu sangat sulit. Di satu sisi dituntut harus loyal kepada Prabowo, di sisi lain memiliki akseptabilitas yang tinggi, bisa menjaga soliditas koalisi dan merepresentasikan keterwakilan, dengan minim resistensi.

“Mempertemukan seluruh variabel tersebut pada figur calon Wapres tanpa kompromi politik yang mahal merupakan sesuatu yang nyaris mustahil. Prabowo pun tidak bisa memaksakan kehendak tanpa konsensus menyeluruh. inilah persoalan sensitif yang tak mudah,” tegasnya.

Belum lagi prosesnya harus sesuai konstitusi, dengan syarat persetujuan minimal 2/3 kehadiran dan suara di DPR, persetujuan Mahkamah Konstitusi, hingga vonis final persetujuan di MPR.

“Sementara sebagian besar koalisi cenderung status quo demi stabilitas politik, ketimbang menghadapi risiko. Belum lagi “gangguan” dari pihak Jokowi dan pendukungnya yang pasti tak rela Gibran diganti,” katanya.

Karenanya, semua ini tergantung dari kemampuan dan keberanian Prabowo Subianto dalam berpolitik.  “Jalan tengah yang lebih mudah, turunnya wapres tidak harus ada pengganti. Biarkan kursi wapres kosong hingga 2029. Toh Indonesia tanpa Wapres sudah beberapa kali terjadi,” ujarnya.

Yang penting menurut dia, elite politik berani mengambil langkah signifikan dan menempuh proses penurunan Wapres daripada Putusan MK dan MA diambangkan dan tidak ditindaklanjuti.

“Jika itu yang dilakukan, sama saja menolerir rekayasa dan ketidakjujuran dalam proses ketatanegaraan Indonesia. Bagaimana pendapat teman-teman?” tandasnya.