Menko Yusril Tegaskan Wapres Gibran tak Bisa Lawan Putusan MK dan MA

UPdates—Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut upaya hukum yang hendak ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membuktikan keabsahan ijazah setara SMA lewat PTUN tidak ada gunanya.

You may also like : Batal Mundur, Gibran Sebut Prabowo Sarankan Fight di PTUN dan Ajukan PK di MA

Menurut Yusril, putusan MK dan MA sudah final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh.

You might be interested : Prof Henri Sebut tak Mudah Bagi Prabowo Pilih 2 Nama Calon Wapres Jika Gibran Lengser, Ini Alasan dan "Solusinya"

Makanya, tak ada lagi pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.

"Tidak ada gunanya karena putusan mahkamah agung kan sudah final karena materinya materi yang sama," jelas Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 10 November 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari CNN Indonesia.

Dijelaskan Yusril, putusan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait suket Gibran saling menguatkan.

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujarnya.

Yusril menjelaskan dalam putusan MA, tergugat adalah Dirjen Kemendikdasmen, dan Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat Intervensi, sehingga ia tidak bisa mengajukan banding.

Kemudian, ia menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga nampaknya tidak mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan tersebut.

"Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," ujarnya.

Pakar hukum tata negara itu mengatakan persoalan ini merupakan persoalan hukum yang harus diputuskan oleh pengadilan, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final.

"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak," ujarnya.

Yusril juga menyinggung perkara yang tengah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga berpotensi dihentikan karena objek yang disengketakan, yakni suket sudah tidak ada lagi.

"Dalam perkara eh Bu Mercy, eh Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak Tergugat Intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah diupload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi," paparnya.

"Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," tandasnya.