UPdates—Anggaran untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seluruhnya bersumber dari APBN. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura menegaskan, tidak ada dana dari swasta yang digunakan meski Program MBG merupakan kerja sama dengan berbagai pihak.
Prita menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 Januaro 2025 untuk menanggapi kabar Presiden Prabowo Subianto membiayai program MBG.
"Ini adalah bagian dari anggaran APBN tentunya. Namun skemanya adalah perjanjian kerja sama," tegas Prita sebagaimana dilansir keidenesia.tv, Jumat, 10 Januari 2025.
You might be interested : 
Makan Bergizi Gratis Resmi Dimulai, Istana: Ini Tonggak Bersejarah Bangsa Indonesia
Mantan presenter TV itu berharap masyarakat bisa memahami bahwa pendanaan MBG menggunakan skema perjanjian kerja sama. Pembayaran dilakukan sesuai tenggat waktu dari masing-masing pihak.
"Misalnya UMKM tentunya perjanjian kerja sama tenggat waktu tidak bisa serentak. Karena masing-masing kemampuan ekonomi dari masing-masing UMKM itu sendiri," jelas Prita.
Meski demikian, wanita berusia 46 tahun itu tidak merinci berapa besaran angka kerja sama setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Alasannya, angka tiap SPPG tidak dapat digeneralisir.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan Program MBG di Kendari, Sulawesi Tenggara, menggunakan dana pribadi Presiden. Ia karena masih ada sisa dari anggaran saat uji coba beberapa waktu lalu.
"Kendari memang dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan Pak Prabowo. Jadi mereka masih menggunakan dana itu," jelas Hasan awal pekan ini.
Akan tetapi, Hasan menegaskan bahwa semua Program MBG nantinya akan menggunakan anggaran dari APBN. Menurutnya, APBN sudah mengalokasikan Rp71 Triliun untuk Program MBG.
Program makan bergizi gratis ini resmi dimulai Senin, 6 Januari 2025. Sebanyak 190 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) beroperasi di 26 provinsi untuk menjalankan program ini.
