UPdates—Pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan gabungan AS-Israel pada hari Sabtu menandai momen penting bagi Republik Islam, menyingkirkan sosok yang selama lebih dari tiga dekade menjadi otoritas politik, militer, dan ideologis tertinggi di negara itu.
You may also like : 
China Murka, Bersumpah akan Membalas Setelah Video Rekrutmen Mata-Mata CIA Muncul
Ulama berusia 86 tahun itu memegang kekuasaan yang meluas ke seluruh angkatan bersenjata Iran, peradilan, dan aparatur kebijakan luar negeri, dengan keputusannya mengesampingkan keputusan presiden dan parlemen.
You might be interested : 
Jika Terjadi Perang Nuklir, Indonesia Termasuk 12 Negara Paling Aman Ditinggali, Ini Daftar Lengkapnya
Sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Anadolu, Minggu, 1 Maret 2026, sejak mengambil alih kepemimpinan pada tahun 1989 setelah kematian pendiri Republik Islam Ruhollah Khomeini, Khamenei memimpin Iran melewati masa-masa pasca-perang Iran-Irak, sanksi Barat yang melumpuhkan, isolasi diplomatik, kerusuhan domestik yang berulang, dan konfrontasi yang semakin intensif dengan Washington dan Tel Aviv.
Bagi para pendukungnya, ia adalah pembela kedaulatan Iran yang teguh terhadap tekanan asing. Sementara bagi para kritikus, ia melambangkan sistem politik yang tidak kompromi dan resisten terhadap reformasi dan perbedaan pendapat.
Sebagai pemimpin tertinggi, ia menjabat sebagai kepala negara dan panglima tertinggi, memegang otoritas tertinggi atas angkatan bersenjata dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Masa kecil, keyakinan, dan politik awal
Khamenei lahir pada 19 April 1939 di Mashhad, Iran timur, dari keluarga religius yang sederhana. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan studi Islam di seminari di Mashhad sebelum melanjutkan pelatihan teologi tingkat lanjut di Qom. Ia juga dikenal karena minatnya yang mendalam pada puisi dan sastra.
Pada awal tahun 1960-an, ia bergabung dengan gerakan Ayatollah Khomeini melawan Shah Mohammad Reza Pahlavi.
Mulai tahun 1963, ia berulang kali ditangkap oleh SAVAK, dinas intelijen Shah, karena mengorganisir protes dan menyebarkan literatur anti-rezim, dan menghabiskan beberapa periode di pengasingan.
Ketika protes massal melanda Iran pada tahun 1978-1979, melemahkan monarki, tahanan politik dan para pengungsi kembali ke kehidupan publik. Khamenei muncul kembali di Mashhad dan kota-kota lain, membantu mengorganisir demonstrasi dan memobilisasi dukungan untuk agenda revolusioner Khomeini.
Kenaikan dan peran sebagai pemimpin tertinggi
Setelah Revolusi Islam 1979, Khamenei bergabung dengan Dewan Revolusioner dan dengan cepat naik dalam tatanan politik baru. Ia menjabat sebagai wakil menteri pertahanan, pemimpin salat Jumat Teheran, dan anggota parlemen.
Pada tahun 1981, setelah pembunuhan Presiden Mohammad Ali Rajai, Khamenei terpilih sebagai presiden, menjabat dua periode berturut-turut hingga 1989.
Pada tahun yang sama, ia selamat dari upaya pembunuhan ketika sebuah bom yang disembunyikan di dalam perekam kaset meledak selama pidato di masjid, menyebabkan lengan kanannya cacat permanen.
Setelah kematian Khomeini pada Juni 1989, Majelis Pakar Iran menunjuk Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, dengan revisi konstitusional kemudian meresmikan posisi tersebut di puncak sistem politik.
Meskipun awalnya dipandang sebagai pilihan kompromi, ia secara bertahap mengkonsolidasikan otoritasnya, memperkuat kekuasaan kantor pemimpin tertinggi atas cabang eksekutif dan legislatif.
Di bawah kepemimpinannya, Iran mengejar kebijakan luar negeri yang berpusat pada penolakan pengaruh AS, perluasan aliansi regional, dan pemeliharaan pencegahan strategis.
Di dalam negeri, politik Iran bergerak antara arus reformis dan konservatif. Kemenangan Presiden reformis Mohammad Khatami pada tahun 1997 menghasilkan optimisme publik, tetapi Khamenei membatasi upaya untuk membuka Iran ke Barat.
Kepresidenan Mahmoud Ahmadinejad lebih selaras dengan prioritas konservatif, meskipun pemilihan umum 2009 yang dipersengketakan memicu protes massal.
Pemerintahan selanjutnya menavigasi keseimbangan yang kompleks antara pragmatisme dan kekakuan ideologis. Presiden Hassan Rouhani mengejar keterlibatan diplomatik, termasuk negosiasi nuklir, sementara Presiden konservatif Ebrahim Raisi bersekutu erat dengan kebijakan Khamenei.
Masa jabatan Khamenei juga menyaksikan gelombang kerusuhan berulang. Pada tahun 2022, kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral memicu protes nasional yang mengungkap keluhan sosial yang mendalam.
Protes meletus lagi pada akhir tahun 2025, awalnya menentang kesulitan ekonomi tetapi kemudian meningkat menjadi demonstrasi anti-rezim massal.
Protes tersebut menyebabkan bentrokan kekerasan dan penindakan pemerintah, dengan otoritas Iran mengkonfirmasi lebih dari 3.100 kematian, termasuk warga sipil dan personel keamanan.
Program nuklir dan negosiasi
Program nuklir Iran menjadi salah satu isu penting dalam pemerintahan Khamenei. Ketika ketegangan meningkat dengan kekuatan Barat, sanksi yang luas sangat membebani ekonomi Iran.
Pada tahun 2015, Teheran mencapai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang membatasi aktivitas nuklir sebagai imbalan atas pencabutan sanksi.
Khamenei menyetujui negosiasi tetapi tetap sangat skeptis terhadap Washington. Kesepakatan itu berantakan setelah AS di bawah Presiden Donald Trump menarik diri pada tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi, yang mendorong Iran untuk mengurangi kepatuhan.
Kematian Khamenei terjadi ketika Washington dan Teheran terlibat dalam negosiasi nuklir tidak langsung. Tuntutan AS dilaporkan termasuk pembatasan permanen pada kemampuan nuklir Iran dan batasan pada persediaan uranium yang diperkaya, sementara pejabat Iran bersikeras bahwa mereka tidak akan melepaskan hak pengayaan atau mengirimkan persediaan ke luar negeri dan menuntut pencabutan sanksi.
Khamenei secara konsisten menggambarkan ambisi nuklir Iran sebagai sesuatu yang damai dan menggambarkan sanksi sebagai paksaan ekonomi.
Dalam salah satu unggahan media sosial terakhirnya pada 17 Februari, ia mengatakan energi nuklir adalah "hak yang tak terbantahkan" yang diakui berdasarkan pedoman internasional dan mengecam campur tangan AS.
Palestina, aliansi regional, dan 'Poros Perlawanan'
Dukungan untuk negara Palestina tetap menjadi pusat pandangan dunia Khamenei. Setelah perang Israel di Gaza pada Oktober 2023, ia meningkatkan retorika melawan Israel dan AS, mendesak negara-negara untuk memutuskan hubungan dengan Israel dan menyerukan isolasi diplomatik.
Pilar utama strategi Iran di bawah Khamenei adalah mendukung sekutu regional, termasuk Hizbullah di Lebanon dan kelompok-kelompok bersenjata di seluruh Irak dan Yaman, sebagai bagian dari apa yang digambarkan oleh pejabat Iran sebagai "Poros Perlawanan" — sebuah jaringan yang bersekutu melawan pengaruh Israel dan AS.
Kelompok ini juga mencakup faksi-faksi Palestina termasuk Hamas dan rezim Suriah Bashar al-Assad sebelumnya.
Konfrontasi dengan AS dan Israel
Khamenei tetap menjadi kritikus lama terhadap kebijakan AS dan Israel, sering menggambarkan mereka sebagai musuh utama Iran. Ketegangan regional meningkat setelah serangan udara Israel terhadap situs-situs Iran tahun lalu memicu serangan balasan dari Teheran.
Ia berulang kali bersumpah bahwa Iran akan menanggapi tindakan Israel dan menolak prospek negosiasi dengan Tel Aviv, memperingatkan bahwa Teheran akan terus melawan agresi tersebut.
Pada saat yang sama, para pejabat AS dan Israel dalam beberapa pekan terakhir telah memperbarui seruan untuk perubahan politik di Iran, menggarisbawahi intensitas konfrontasi yang membentuk periode akhir pemerintahan Khamenei.
Kematian Khamenei merenggut salah satu tokoh paling berpengaruh dalam politik Timur Tengah modern — seorang pemimpin yang membentuk identitas ideologis Iran, aliansi regional, dan konfrontasi selama beberapa dekade dengan Barat.
Ketidakpastian yang kini dihadapi Teheran bisa jadi sama pentingnya dengan masa pemerintahannya, karena Iran harus menavigasi suksesi kepemimpinan di tengah meningkatnya ketegangan regional dan upaya diplomatik yang rapuh.
