UPdates—Makin marak kasus anak sekolah yang main judi online (judol) dan terjerat pinjaman online (pinjol) di Indonesia. Fenomena ini menjadi kekhawatiran di kalangan DPR RI.
You may also like : 
Berawal dari Sultan Menang, Komdigi Diguncang Kasus Judi Online
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menyebut, fenomena ini merupakan tanda krisis literasi digital dan lemahnya pengawasan sosial di tengah derasnya arus digitalisasi.
You might be interested : 
Takedown tak Ngaruh, Menteri Meutya Sebut Judi Online Harus "Dikeroyok"
“Ketika anak SMP sudah mengenal dan terjerat judol dan pinjol, itu berarti ada yang sangat keliru dalam cara kita mendidik dan membimbing generasi muda,” kata Esti, dalam keterangan tertulis sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Kamis, 30 Oktober 2025.
Fenomena ini kembali menjadi sorotan setelah kasus siswa SMP di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencuat ke publik. Siswa tersebut terjerat pinjaman online demi membiayai kecanduan berjudi, hingga akhirnya absen sebulan dari sekolah karena merasa malu.
“Kasus di Kulon Progo harus menjadi contoh tentang benteng pendidikan dan keluarga kita yang mulai rapuh menghadapi tantangan dunia digital,” ujar Legislator dari Dapil DIY itu.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2024 menyebut lebih dari 197 ribu anak terlibat dalam praktik judi online.
Sementara data Kejaksaan Agung hingga 12 September 2025 menunjukkan pelaku judi daring berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar sekolah dasar.
Bagi Esti, keterlibatan anak-anak dalam praktik judol tidak bisa hanya dilihat sebagai kegagalan moral individu, melainkan konsekuensi dari sistem pendidikan yang belum adaptif terhadap perubahan zaman.
“Saat ini sekolah masih sibuk menyiapkan anak untuk ujian, bukan untuk bertahan di dunia digital yang penuh jebakan algoritma dan komersialisasi perilaku,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Literasi digital yang diajarkan di sekolah kata dia masih bersifat teoritis dan belum menyentuh akar persoalan.
Padahal, anak-anak menurut dia perlu dididik agar mampu mengenali pola manipulatif di platform digital serta memahami risiko finansial dan psikologis yang menyertainya.
“Negara harus mengakui bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan memakai gawai, tetapi kemampuan membaca bahaya di balik layar. Menanamkan kontrol diri dan kesadaran digital sejak dini penting dilakukan untuk mengantisipasi krisis karakter nasional di masa depan,” tegasnya.
