UPdates—Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI Bersama Pemerintah yang salah satu agendanya membahas mengenai penyelamatan industri baja nasional.
You may also like : 
Kritik Menteri Harga Pangan Naik, Mufti Anam: Kami tidak Butuh Kata-kata Kosong, Pak
Dalam rapat yang dihadiri Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, BPKN, BSN, BPI Danantara, dan PT Krakatau Steel tersebut, Mufti menyesalkan bahwa keinginan pihaknya untuk menghadirkan kedua menteri terkait tidak kunjung terwujud.
You might be interested : Kritik Menteri Harga Pangan Naik, Mufti Anam: Kami tidak Butuh Kata-kata Kosong, Pak
“Walaupun sudah tiga kali (diundang), tiga kali bisa sidang kami mengundang ingin mempertemukan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, tapi tiga kali itu juga kami tidak terealisasi,” ujar Mufti sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Rabu, 4 Februari 2026.
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan di DPR itu juga menyinggung adanya ketidaksinkronan kebijakan antarkementerian yang berdampak pada perlindungan industri nasional.
“Hari ini juga kami sedikit kecewa karena Menteri Perindustrian juga tidak hadir di tempat ini. Kami dengar memang tidak match antara Menteri Perindustrian dan perdagangan ini karena memang banyak kepentingan yang tidak sejalan begitu,” ujarnya.
Komisi VI DPR RI tegas Mufti akan mengambil langkah lanjutan dengan melaporkan persoalan ini kepada pimpinan DPR RI. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan untuk menyampaikannya langsung kepada Presiden.
“Maka kami kecewa Menteri Perindustrian hari ini tidak hadir. Kami akan laporkan soal ini kepimpinan dan juga kalau perlu kita berikan surat kepada Presiden agar Menteri Perindustrian untuk serius dalam mengawal persoalan ini,” tegasnya.
Mufti menilai ketidakhadiran pemerintah, khususnya Menteri Perindustrian, menjadi cermin lemahnya komitmen dan tata kelola industri nasional.
“Jadi selanjutnya, ini penting buat kami. Jadi cermin tata kelola industri baja. Kita buktikan bahwa tiga kali pemerintah tidak hadir kami undang di sini bahwa memang tidak ada keseriusan dalam memproteksi industri dalam negeri kita,” ujarnya.
Politikus PDIP itu menekankan bahwa persoalan industri baja hanyalah sebagian kecil dari permasalahan besar yang tengah dihadapi sektor industri nasional.
“Kenapa? Karena soal baja ini hanya satu hal kecil saja. Ini seperti fenomena gunung es padahal sebenarnya banyak sekali industri lain yang hari ini sedang berdarah-darah karena begitu masifnya importasi-importasi dari China dan sebagainya,” tegas Mufti.
Klaim Surplus Ekspor Baja Anomali di Tengah Impor Masif
Mufti Anam juga mempertanyakan paparan Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso yang menyebut Indonesia mengalami surplus ekspor baja.
Mufti mengaku terkejut dengan pernyataan tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi riil industri baja nasional yang disampaikan para pelaku usaha.
“Jujur kami kaget karena ini seperti anomali karena berbeda jauh dengan ketika kami mendengar para pelaku industri baja yang hadir di tempat ini Pak,” ujarnya.
Ia menggambarkan betapa beratnya tekanan yang dialami industri baja dalam negeri akibat masifnya impor. Mufti mencontohkan kondisi salah satu asosiasi industri baja yang mengalami penurunan aktivitas produksi secara drastis.
“Bayangkan salah satu dari asosiasi industri baja, mereka punya ribuan, 10 ribu karyawan, yang kerja hari ini hanya 10 orang, karena mereka hanya jadi penonton di dalam setiap pembangunan yang ada di bangsa ini,” katanya.
Ia pun mempertanyakan secara spesifik jenis baja yang dimaksud pemerintah sebagai komoditas surplus ekspor. Bahkan katanya asosiasi industri baja yang selama ini berkomunikasi dengan Komisi VI mengaku terkejut dengan data surplus tersebut.
“Yang Bapak sampaikan soal surplus, surplus itu baja apa Pak? Baja stainless yang diproduksi Morowali atau baja apa? Mereka bahkan kaget dengan data yang Bapak sampaikan, kami minta diperjelas saja ekspor kita surplus baja itu di baja apa saja begitu Pak,” tanyanya.
Lebih lanjut, Mufti memaparkan data impor baja yang justru menunjukkan tren peningkatan signifikan. Bahkan, dalam setahun terakhir nilai impor baja disebut mencapai angka yang sangat besar sehingga menyebabkan devisa negara keluar sia-sia, sementara industri dalam negeri belum termanfaatkan secara optimal.
“Nah, bahkan kalau kita lihat dalam setahun terakhir 245 triliun baja impor masuk ke negara kita Pak. Setengah dari impor migas kita Pak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebijakan tarif anti-dumping yang dinilainya belum cukup melindungi industri baja nasional. Besaran tarif yang berlaku dianggap belum mampu menahan laju baja impor murah.
“Tapi kalau kita lihat bersama tarif anti-dumping 5–20%, bahkan rata-rata tarifnya 15%. Sedangkan baja dari Cina Pak, lebih murah 40–50% Pak. Lalu bagaimana industri dalam negeri kita bisa bersaing?” tegas Mufti.
Untuk itu, Mufti mengusulkan agar tarif anti-dumping dinaikkan secara signifikan. Ia juga menanggapi potensi kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat.
“Maka pada kesempatan hari ini kami mengusulkan untuk bagaimana tarif anti-dumping dinaikkan 50% Pak,” ujarnya.
Mufti menilai negara memiliki ruang kebijakan untuk berpihak pada industri nasional. Ia menegaskan, perlindungan industri dalam negeri menjadi penting agar pembangunan nasional tidak justru meminggirkan pelaku usaha nasional.
“Bapak lihat bahwa mobil listrik Cina, negara memberikan PPN 11%, maka tidak haram bagi negara untuk memberikan PPN 11% bagi industri dalam negeri kita, khususnya baja agar mereka bisa kompetitif. Karena buat apa kita melakukan pembangunan secara masif dan sebagainya tapi kalau kita hanya menjadi penonton di dalamnya,” pungkasnya.
