UPdates—Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyoroti tingginya angka pengangguran sebagai persoalan serius yang tidak hanya terjadi secara lokal, tetapi juga menjadi fenomena nasional.
You may also like : 
Prabowo Ingin Pers yang Pancasila, DPR: Harus Profesional
Dalam keterangannya usai kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Medan, Sumatera Utara, Putih Sari mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih inovatif dalam membuka peluang kerja, khususnya di sektor tenaga kerja mandiri.
You might be interested : 
Pemerintah Sebut Cek Kesehatan Gratis Hadiah dari Negara, DPR: Jangan hanya Sesaat
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, kondisi industri saat ini masih belum sepenuhnya pulih. Makanya, dibutuhkan terobosan agar ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia dapat ditekan.
“Kami meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, untuk melakukan berbagai inovasi. Perlu ada upaya untuk menumbuhkan tenaga kerja yang bersifat mandiri,” ujar Putih Sari sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Kamis, 17 April 2025.
Dengan keterbatasan iklim industri saat ini, pengembangan tenaga kerja mandiri kata dia menjadi solusi yang relevan. Selain dapat menyerap tenaga kerja, pendekatan ini juga berpotensi menciptakan wirausahawan baru yang membuka lapangan kerja bagi orang lain.
“Kita dorong Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat merancang program-program yang mampu melahirkan tenaga kerja mandiri—mereka yang bisa membuka lapangan kerja sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada dunia industri,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, angkat bicara terkait gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terus terjadi.
Cucun menegaskan, dalam situasi seperti ini, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan dan solusi nyata bagi para pekerja terdampak. Cucun menekankan pentingnya peran aktif Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait dalam memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi serta menyediakan jalan keluar berupa alternatif lapangan pekerjaan baru.
"Saya mengingatkan, fungsi negara harus hadir. Jangan biarkan pekerja yang terkena PHK ini kehilangan arah. Negara melalui kementerian terkait harus memastikan hak mereka dipenuhi, kemudian juga segera mencarikan solusi dengan membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tegasnya.
Cucun juga menyebut bahwa gelombang PHK ini sudah diprediksi sebelumnya, dan ia telah menyuarakan keprihatinannya jauh hari. Namun, menurutnya, langkah antisipatif harus lebih konkret agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa mendatang.
"Kalau ini dibiarkan tanpa solusi, bisa berbahaya. Saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa gelombang PHK besar bisa terjadi akibat kondisi global, dan sekarang kita melihat itu mulai terjadi. Kita tidak bisa tinggal diam," ujarnya.
Politisi Fraksi PKB ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dunia usaha dan pendidikan, untuk membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang lebih tangguh, adaptif, dan inklusif di tengah tekanan global yang terus berubah.
Dengan sikap tegas tersebut, Cucun berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah strategis dan berpihak pada pekerja, agar gejolak PHK tidak berkembang menjadi krisis sosial yang lebih dalam.
