UPdates—Kondisi infrastruktur menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Banyak daerah yang sampai hari ini masih terisolir.
You may also like : 
Kunjungi Korban Bencana Sumatera, Prabowo: Pemerintah Sudah Berbuat yang Terbaik
Makanya, anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dasar yang terdampak bencana Sumatra.
You might be interested : 
Gaza Kini Jadi Tempat Makan Termahal di Dunia
Menurutnya, banyak daerah yang hingga saat ini masih terisolir, sehingga menyulitkan masuknya logistik dan menghambat akses terhadap layanan kesehatan darurat.
“Pemulihan infrastruktur dasar adalah kunci. Tanpa akses jalan dan jembatan yang memadai, upaya penyaluran bantuan dan evakuasi akan terhambat,” kata Danang Wicaksana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI.
Ia menyatakan, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan stakeholder terkait, bersama pemerintah daerah harus bergerak cepat melakukan pendataan kerusakan, mempercepat perbaikan jalur akses, serta memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif.
Upaya pemulihan ini dinilai mendesak untuk meminimalisasi korban serta mempercepat normalisasi kondisi masyarakat.
Anggota DPR RI Dapil Jateng III ini, juga mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan sistem mitigasi bencana ke depan, termasuk penyediaan sarana transportasi darurat yang dapat menjangkau wilayah sulit.
“Kita tidak boleh kehilangan waktu. Setiap jam sangat berarti bagi keselamatan warga,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Hingga Kamis ini, sejumlah daerah dilaporkan masih sulit dijangkau akibat kerusakan jalan, jembatan, serta terganggunya jaringan komunikasi.
Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk memastikan seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan yang merata dan tepat waktu.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan mendorong pemerintah pusat untuk segera mengerahkan bantuan darurat berskala besar bagi masyarakat Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor.
Politikus PKB itu mengaku menerima laporan bahwa kebutuhan pangan di banyak wilayah semakin kritis dan korban mulai mengalami kelaparan.
Irmawan mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan sudah masuk kategori darurat kemanusiaan. Sebagian wilayah telah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa pasokan makanan, sementara jalur distribusi logistik tidak dapat diakses.
“Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Banyak daerah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa makanan. Ada masyarakat yang bertahan hidup hanya dengan memakan pisang mentah. Stok pangan habis, bantuan belum masuk, dan warga kelaparan. Di beberapa tempat bahkan mulai terjadi penjarahan,” ujar Irmawan.
Ia menerima laporan bahwa kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak sangat parah. Jalan nasional sebagai jalur utama distribusi logistik putus total, bukan hanya tertimbun longsor tetapi juga hilang karena terbawa arus. Beberapa desa bahkan disebut lenyap tersapu banjir bandang.
“Banyak badan jalan hilang sama sekali. Kalau ada lima jembatan, lima-limanya hilang. Kalau ada sepuluh, semuanya hanyut,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, bantuan hanya dapat dikirim menggunakan helikopter, namun ketersediaan armada dinilai tidak memadai untuk menjangkau ratusan ribu hingga lebih dari satu juta pengungsi.
Irmawan menilai skala kerusakan, jumlah korban, dan dampak sosial yang ditimbulkan telah memenuhi unsur penetapan Bencana Nasional.
Penetapan status ini akan memungkinkan pemerintah pusat mengambil langkah penuh untuk penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.
“Ini bukan bencana biasa. Banyak yang menyebutnya ‘tsunami darat’. Penetapan Bencana Nasional sangat penting agar penanganan dapat dilakukan secara total oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Anggota DPR RI dari Dapil Aceh ini menyoroti bahwa tanpa intervensi cepat, korban berikutnya bukan hanya karena banjir, tetapi juga kelaparan, penyakit, dan kerentanan sosial lainnya.
Beberapa daerah terdampak menurutnya juga telah mengaku tidak mampu menangani bencana secara mandiri.
Pemerintah daerah kekurangan anggaran, fasilitas kesehatan tidak berfungsi optimal akibat listrik padam, dan BBM sulit ditemukan.
Selain itu, jaringan komunikasi terputus di sejumlah wilayah menghambat laporan situasi lapangan.
Kondisi ini, menurut Irmawan, memerlukan respons lebih cepat dan terkoordinasi dari pemerintah pusat.
“Bantuan dari Malaysia justru sudah tiba lebih dulu di beberapa titik. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah pusat memiliki kapasitas menangani bencana besar seperti ini,” kata Irmawan.
DPR RI terus berkoordinasi dengan struktur partai untuk memetakan titik-titik pengungsian. Namun, sejumlah wilayah seperti Bireuen dan Aceh Tamiang masih belum bisa dihubungi karena jaringan komunikasi lumpuh.
“Lokasi pengungsian yang mudah dijangkau relatif sudah mendapat bantuan. Tetapi wilayah terisolasi benar-benar membutuhkan prioritas utama,” tegasnya.
