UPdates—Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengungkap sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan ada praktik manipulasi data yang dilakukan oleh sejumlah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di level Pemda.
Menurutnya, praktik culas itu sangat merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi karena mereka akhirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK.
“Tidak jarang ditemukan bahwa beberapa BKD di daerah bertindak tidak sesuai aturan. Contohnya, ada tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun namun tidak bisa mengikuti seleksi PPPK, sedangkan tenaga honorer yang baru bekerja satu tahun justru dapat ikut seleksi. Hal ini terjadi karena adanya manipulasi data,” ungkapnya sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Kamis, 2 Januari 2025.
Bahtra Banong mengaku dirinya kerap menerima aduan seleksi PPPK yang sangat beragam di sejumlah daerah.
“Misalnya, pada tahun sebelumnya, ada honorer yang dapat mengikuti seleksi, tetapi pada tahun ini datanya hilang atau tidak terdaftar sehingga tidak dapat mengikuti seleksi. Selain itu, terdapat juga kasus di mana peserta yang telah lulus seleksi sebelumnya tidak mendapatkan formasi sesuai haknya,” ujarnya.
Bagi Bahtra Banong, permasalahan ini harus segera diperbaiki agar keadilan bagi tenaga honorer dan peserta seleksi PPPK dapat diwujudkan.
“Modus-modus seperti ini akan kami perbaiki ke depannya agar rasa keadilan bagi tenaga honorer maupun peserta seleksi PPPK dapat terwujud, sehingga mereka mendapatkan hak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
