UPdates—Di tengah banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi di luar negeri, Tenaga Kerja Asing (TKA) malah menjamur di Indonesia.
You may also like : 
Hasto Ditahan, PDIP Melawan, Ini Instruksi Megawati
Ironi ini menjadi lebih memiriskan lagi sebab banyak dari para TKA tersebut diduga masuk ke Indonesia hanya dengan menggunakan visa wisata, bukan visa kerja yang sah
You might be interested : 
Heboh! Gaji TKA Rp18 Juta, Pekerja Lokal Rp2,9 Juta, Anggota DPD Umar Bonte "Pening" Mendengarnya
Hal ini diungkap anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei. Ia secara khusus menyoroti TKA di daerah pemilihannya, Sulawesi Tenggara.
Ahmad Safei mengatakan, keberadaan TKA tersebut semakin banyak dan menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kerja lokal.
“Terkait dengan keberadaan Tenaga Kerja Asing di dapil saya sana cukup marak Tenaga Kerja Asing ini, dan kemarin ketika perayaan May Day (Hari Buruh) itu luar biasa ini aksi oleh teman-teman pekerja. Kemarin luar biasa di sana lakukan protes,” ungkap Ahmad Safei sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Selasa, 6 Mei 2025.
Sebelumnya, Ahmad Safei menyampaikan hal ini dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.
Ia pun mempertanyakan dugaan para TKA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa wisata.
“Ini saya ingin kepastian ini apa benar ini bahwa mereka datang dengan menggunakan visa wisata bukan visa kerja?" tanya Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
"Kalau ini benar saya ingin mengkonfirmasi ulang bahwa apa ini dibenarkan oleh regulasi yang ada? Kalau tidak dibenarkan saya berharap bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan TKA ini menimbulkan konflik dengan tenaga kerja lokal. Hal itu karena jenis pekerjaan yang mereka lakukan sebenarnya tidak membutuhkan keahlian khusus dan dapat dikerjakan oleh tenaga kerja dalam negeri.
“Karena kita melihat pekerjaan yang mereka lakukan di sana itu, saya kira tidak spesifik amat. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal tapi kemudian diberikan kepada mereka,” kritiknya.
Makanya, ia mengajak pihak Kementerian Tenaga Kerja untuk meninjau langsung kondisi di lapangan, khususnya di lokasi-lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Tenggara.
“Pak Wamen atau Pak Menteri bisa berkunjung ke sana, kita sama-sama melihat Pak. Di sana saya kira cukup banyak, karena kami di Sulawesi Tenggara kurang lebih 10 PSN (Proyek Strategis Nasional), di sana cukup banyak Pak dan ini saya kira perlu perhatian khusus,” ujarnya.
Di sisi lain terkait dengan kehadiran Proyek Strategi Nasional (PSN) yang ada di Sulawesi Tenggara, Ahmad Safei juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing, khususnya melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di wilayah tersebut.
Bukan hanya jumlahnya yang terus membanjiri Indonesia, ketimpangan gaji antara TKA dan pekerja lokal juga sering menjadi sorotan. Pekerja lokal merasa tidak diperlakukan adil karena perbedaan gaji yang sangat mencolok.
Pada saat bersamaan, jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri terus meningkat.
Selama periode 2024 hingga 2025 misalnya, sebanyak 1.235 warga Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), khususnya di Kamboja, Myanmar, dan Laos.
