UPdates—Pemblokiran barcode BBM bersubsidi dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah. Hal ini dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi produktif.
You may also like : 
WFH 1 Hari Sepekan, Mensesneg: Bukan Berarti Ada Masalah Pasokan BBM
Menanggapi hal ini, anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini meminta pemerintah menghadirkan mekanisme komunikasi yang transparan. Menurutnya, perubahan kebijakan energi tidak boleh menimbulkan kebingungan di lapangan.
You might be interested : 
Jamin Harga BBM Subsidi tak Naik Hingga Akhir Tahun, Menteri Bahlil: Doain
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai kebijakan yang tidak disertai sosialisasi dan mekanisme komunikasi yang jelas dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha. Khususnya sektor logistik, transportasi, hingga industri kecil yang masih bergantung pada akses BBM bersubsidi.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026, Novita mengungkapkan adanya laporan dari berbagai daerah mengenai pelaku usaha yang mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar setelah barcode subsidi mereka diblokir.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak hanya memicu keresahan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” ujar Novita sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI, Selasa, 9 Juni 2026.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menegaskan, pemerintah perlu membangun sistem komunikasi publik yang lebih terbuka dan terintegrasi agar setiap perubahan kebijakan energi dapat diketahui lebih awal oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kebingungan ataupun gangguan terhadap aktivitas produksi dan distribusi.
Selain menyoroti persoalan barcode subsidi, Novita juga mengkritisi lemahnya koordinasi lintas kementerian yang dinilai menjadi akar berbagai persoalan kebijakan energi dan industri di lapangan.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, serta PT Pertamina agar kebijakan yang diterbitkan tidak saling tumpang tindih.
“Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antar lembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjamin akses energi tetap tersedia bagi pelaku usaha sekaligus menjaga stabilitas aktivitas ekonomi nasional di tengah tantangan sektor industri dan logistik.
