UPdates—Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjadi sorotan publik. Itu setelah ia merekrut 11 kader PSI ke Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Bukan hanya dikecam warganet, ulah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga mendapat kritik pedas dari partai lainnya. Termasuk Demokrat, parpol yang bergabung bersama mereka di Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo-Gibran.
Politikus Partai Demokrat, Bambang Purwanto menyesalkan tindakan Raja Juli yang menurutnya telah mencoreng muka Presiden RI Prabowo Subianto.
“Tidak benar Menhut itu kasihan Presiden kalau kelakuan Menteri seperti ini,” kata Bambang sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Minggu, 9 Maret 2025.
Anggota Komisi IV DPR RI itu mengatakan, memang tidak ada larangan atau aturan yang membatasi seorang menteri untuk menempatkan rekan satu partainya dalam jajaran di kementerian. Tapi menurutnya, yang dilakukan Raja Juli kebablasan.
“Sebenarnya tidak ada larangan tetapi mbok ya kira-kira sudah kebablasan benar-benar aji mumpung bahkan suami istri bisa masuk melanggar etika kalau dugaan ini bener luar biasa aturan Pemerintahan dilewati semaunya sendiri,” ujarnya.
Bambang Purwanto menegaskan, struktur OMO FOLU Net Sink itu sedianya diisi orang-orang yang profesional dan tidak boleh sembarangan.
“Intinya, kasihan Presiden kalau kelakuan Menteri seperti ini karena saya di koalisi Pemerintah,” tegasnya.
Raja Juli Antoni sendiri membela keputusannya. Ia mengeklaim honor yang akan dibayarkan kepada anggota OMO FOLU Net Sink 2030 tidak memakai APBN, namun dana dari negara mitra.
"Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN," ujar Raja dalam keterangannya ke awak media.
Pernyataan Raja Juli ditanggapi mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. "Pak Menhut Raja Juli Antoni, jangan anggap kami semua bodoh," tulis Said Didu di akun X pribadinya, @msaid_didu sebagaimana dipantau keidenesia.tv, Minggu, 9 Maret 2025.
Menurut Said Didu, semua dana yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga bersumber dari APBN. Kemudian, APBN bersumber dari pendapatan negara, termasuk utang/hibah. Makanya, ia menegaskan bahwa dana yang dimaksud Raja Juli sebagai bantuan atau hibah dari donor juga adalah APBN. "Karena dana APBN maka berlaku semua aturan negara," tegasnya.
Ditegaskan Said Didu, jika pejabat menerima atau mengelola dana bukan dari APBN, maka itu berarti gratifikasi. "Gratifikasi adalah korupsi - Bapak dan anggota @psi_id korupsi berjamaah di Kemhut?" tanyanya.
Saran Said Didu, jika dana tersebut tidak terkait pemerintah, sebaiknya Raja Juli meminta ke donor untuk memberikannya langsung ke partainya. "Jangan gunakan lembaga dan uang negara untuk menggaji atau membiayai anggota partai," ujar Said Didu.
Selain Raja Juli Antoni, kader PSI yang dimasukkan ke OMO FOLU 2025 yakni Andy Budiman, Endika Fitra Wijaya, Sigit Widodo, Suci Mayang Sari, Kokok Dirgantoro, Furqan Amini Chaniago, Rama Hadi Prasetyo, Nadya Maharani Irawan, Yus Arianto, Danik Eka, dan Andi Syaiful Oeding. Mereka akan mendapat honor puluhan juta.
