UPdates—Pemerintah Kabupaten Bone kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Sertifikat Penghargaan Ecological Fiscal Transfer (EFT) serta berpartisipasi aktif dalam Green Leadership Forum (GLF) 2025.
You may also like : 
Prakiraan Cuaca Hari Ini, 5 Agustus: Bone Hujan Mulai Siang Hari, Enrekang di Selasa Malam
Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, mewakili Bupati Bone dalam ajang Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, 5 Agustus 2025.
Andi Akmal Pasluddin, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bone berhasil meraih penghargaan dalam mendorong Ecological Fiscal Transfer serta kepemimpinan berbasis kepedulian lingkungan,” katanya sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs Pemkab Bone, Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia melanjutkan, "Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan APBD kami turut berkontribusi untuk penguatan lingkungan dan energi pemulihan."
Penghargaan EFT ini menjadi bukti nyata keberhasilan Kabupaten Bone dalam mengintegrasikan aspek ekologis dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat komitmen menuju pembangunan berkelanjutan.
Penghargaan ini menjadi motivasi baru bagi Kabupaten Bone untuk terus mengedepankan prinsip lingkungan dalam setiap kebijakan dan pembangunan, sejalan dengan visi Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI ini diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) dan dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriono dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Tema yang diangkat dalam forum tersebut adalah “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif.”
Pada kesempatan ini, Fitria Muslih, perwakilan KMS-PE, mengapresiasi kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
Menurutnya, skema pendanaan ekologis harus diperluas dan diperkuat melalui regulasi pendukung, seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Prioritas RPJMN 2024–2029.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Hana A. Satriyo, Country Representative dari The Asia Foundation.
Ia menilai forum ini menjadi sarana strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup sendiri menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan penurunan emisi gas rumah kaca, mengingat target pengelolaan sampah nasional mencapai 100 persen pada 2029 dan penurunan emisi sebesar 31 persen pada 2030.
Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa pembangunan ekonomi ke depan harus selaras dengan prinsip ekonomi hijau. Ia juga mengapresiasi peran koalisi masyarakat sipil dalam mendampingi pemerintah daerah menghadapi isu perubahan iklim.
