Komisi IV DPR RI saat reses bersama pelaku pariwisata dan pemerintah daerah di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Jumat, 24 April 2026. (Foto: Balggys/Mahendra/DPR RI)

Bupati Curhat ke DPR: PNBP TN Komodo Rp100 Miliar, Daerah Dapat Nol

25 April 2026
Font +
Font -
Poin Penting Artikel
  • Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, mengeluhkan bahwa daerah tidak menerima bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Taman Nasional Komodo, yang mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun.
  • Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyoroti ketimpangan pembagian PNBP dari kawasan Taman Nasional Komodo yang belum memberikan kontribusi langsung kepada daerah.
  • Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat didominasi oleh sektor pajak hotel dan restoran di daratan, bukan dari pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Komodo.
  • Titiek Soeharto berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat agar terdapat skema pembagian yang lebih adil.
  • Daerah Manggarai Barat belum merasakan manfaat langsung dari pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Komodo, meskipun keberadaan komodo menjadi daya tarik utama wisatawan.
  • Titiek Soeharto berharap ke depan terdapat skema pembagian yang lebih adil sehingga daerah juga memperoleh manfaat dari potensi besar Taman Nasional Komodo.
  • Kunjungan reses bersama pelaku pariwisata dan pemerintah daerah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), digunakan sebagai kesempatan untuk membahas ketimpangan pembagian PNBP.
atau

UPdates—Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti ketimpangan pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kawasan Taman Nasional (TN) Komodo yang dinilai belum memberikan kontribusi langsung kepada daerah.

Titiek Soeharto menyampaikan itu dalam kunjungan reses bersama pelaku pariwisata dan pemerintah daerah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat, 24 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Titiek Soeharto mengungkapkan adanya keluhan dari pemerintah daerah terkait seluruh pendapatan kawasan konservasi yang ditarik ke pemerintah pusat.

Putri Soehato itu menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, mengingat besarnya potensi penerimaan dari sektor pariwisata berbasis konservasi tersebut.

“Kemarin Pak Bupati mengeluhkan bahwa pemasukan semuanya ditarik ke pusat, di sini hanya kebagian sedikit ya, Pak?” tanya Politisi Fraksi Partai Gerindra ini sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website DPR RI, Sabtu, 25 April 2026.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi menegaskan bahwa daerah tidak menerima bagian dari PNBP Taman Nasional Komodo.

Bupati menyebutkan bahwa PNBP dari kawasan tersebut mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun. Namun, belum ada mekanisme yang mengalirkan pendapatan tersebut ke kas daerah.

“Ibu Ketua, kalau sedikit (penerimaan dari PNBP ke kas daerah) itu (artinya) masih ada. Ini tidak ada, nol,” tegasnya.

Edistasius menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat yang saat ini berada di kisaran Rp127 miliar justru didominasi oleh sektor pajak hotel dan restoran di daratan.

Menurutnya, meskipun keberadaan komodo menjadi daya tarik utama wisatawan, daerah belum merasakan manfaat langsung dari pengelolaan kawasan konservasi tersebut.

Setelah mendengar curhat Bupati, Titiek berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Ia berharap ke depan terdapat skema pembagian yang lebih adil sehingga daerah juga memperoleh manfaat dari potensi besar tersebut.

“Insyaallah akan kami usahakan sampaikan supaya kebagian untuk daerah ini, karena jumlahnya cukup besar,” pungkasnya.

Font +
Font -

New Videos

Related UPdates

Popular

Quote of the Day

russell

Bertrand Russell

"Perang tidak menentukan siapa yang benar, hanya siapa yang tersisa"
Load More >