UPdates—Demo berdarah akibat pelarangan media sosial terjadi di Nepal. Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa sudah menewaskan 19 orang dan melukai ratusan lainnya.
You may also like : 
Presiden Jerman: Kami tidak akan Biarkan X dan TikTok Menghancurkan Demokrasi Kami
Akibat peristiwa itu, Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli mengundurkan diri pada hari Selasa, 9 September 2025.
Pemerintah juga mencabut larangan media sosial yang telah berlaku beberapa hari sebelumnya, dengan mengatakan bahwa mereka menanggapi tuntutan Generasi Z.
"PM telah mundur," kata ajudannya, Prakash Silwal, kepada Reuters sebagaimana dilansir keidenesa.tv dari The National, Selasa, 9 September 2025.
Kemarahan terhadap pemerintah yang berujung kerusuhan terburuk dalam beberapa dekade tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.
Para pengunjuk rasa berkumpul di depan gedung parlemen dan tempat-tempat lain di ibu kota, Kathmandu, menentang jam malam yang tidak terbatas.
Para demonstran pada hari Selasa membakar ban, melemparkan batu ke arah personel polisi yang mengenakan perlengkapan anti huru hara, dan mengejar mereka di jalan-jalan sempit.
Sementara itu, demonstran lain menyaksikan dan merekam video saat asap hitam tebal membubung ke langit.
Laporan menyebutkan 19 orang tewas dan 347 orang terluka dalam bentrokan sejauh ini.
Menteri Komunikasi, Informasi, dan Penyiaran Nepal, Prithvi Subba Gurung, mengumumkan bahwa pemerintah telah mencabut keputusannya untuk melarang beberapa platform media sosial setelah rapat kabinet darurat pada hari Senin.
Pekan lalu, Nepal melarang platform yang tidak terdaftar di pemerintah, termasuk Facebook, X, dan YouTube.
Pemerintah mengatakan peraturan baru tersebut akan mencegah berita palsu, ujaran kebencian, dan kejahatan siber.
Para demonstran menuding pembatasan tersebut mencerminkan sikap otoriter pemerintah dan menuduhnya gagal mengatasi korupsi yang merajalela.
Gurung meminta para demonstran untuk menghentikan demonstrasi mereka. "Karena protes digelar dengan menggunakan isu ini sebagai dalih, keputusannya adalah membuka kembali situs media sosial," ujarnya.
Meskipun larangan media sosial menjadi pemicu kerusuhan minggu ini, protes tersebut mencerminkan frustrasi yang lebih mendalam di kalangan pemuda Nepal atas pengangguran dan ketidaksetaraan.
Lebih dari 20 persen dari 30 juta penduduk negara itu hidup dalam kemiskinan, menurut Bank Dunia. Sementara angka resmi terbaru memperkirakan pengangguran pemuda mencapai 22 persen.
Kelompok hak asasi manusia mendesak pihak berwenang untuk menghormati kebebasan berekspresi dan mematuhi prinsip-prinsip dasar penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum.
“Kami telah menerima beberapa tuduhan yang sangat mengkhawatirkan tentang penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan selama protes yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok pemuda,” kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani.
Menurut NDTV, Kabinet Nepal telah membentuk komite investigasi untuk menyelidiki kekerasan tersebut dan telah diberi waktu 15 hari untuk menyiapkan laporan.
