UPdates—Aksi unjuk rasa Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa, 21 April 2026 berujung ricuh.
Ribuan pengunjuk rasa yang berasal dari kalangan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat dibubarkan paksa aparat kepolisian setelah bertahan selama sekitar enam jam.
Aksi yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita itu awalnya berlangsung tertib. Perwakilan massa bergantian menyampaikan orasinya.
Situasi mulai memanas menjelang petang setelah tuntutan massa tak mendapat respons langsung dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud maupun Wakil Gubernur, Seno Aji yang tidak menemui mereka.
Sekitar pukul 18.00 Wita, aparat kepolisian mendorong massa untuk mundur dari area kantor gubernur.
Peserta aksi kemudian melempar botol dan air mineral ke arah aparat sehingga kericuhan tak terhindarkan.
Massa yang sejak sore berhasil meruntuhkan kawat berduri di bagian depan Kantor Gubernur Kaltim membakar kardus di sekitar lokasi dan kembali melempari aparat.
Polisi merespons dengan menurunkan tim untuk membubarkan massa dan menyemprotkan water cannon.
Kericuhan berlangsung hingga sekitar pukul 20.00 Wita sebelum situasi dapat dikendalikan aparat keamanan dan massa dibubarkan. Sejumlah peserta aksi dilaporkan ditangkap.
Sebelumnya, sekitar pukul 19.15, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud sempat keluar dari kantornya dikawal satpol PP dan berjalan ke rumah dinas. Namun, ia tidak meladeni pertanyaan wartawan yang meminta tanggapannya mengenai massa yang bertahan karena tidak ditemui.
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro menyebutkan, secara umum aksi unjuk rasa tersebut masih berjalan dalam batas wajar dan dapat dikendalikan.
Aksi demo hari ini dipantau langsung Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam unjuk rasa hari ini, massa mengajukan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak evaluasi seluruh kebijakan Pemprov Kaltim. Kedua, menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Isu yang paling disorot adalah anggaran rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang mencapai Rp25 miliar.
Selain itu, massa juga menyoroti pengadaan fasilitas seperti akuarium laut dan alat fitnes di rumah jabatan itu.
Polemik sebelumnya terkait pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp8,5 miliar juga disuarakan dalam aksi tersebut.
