UPdates—Pemerintah melalui keterangan tertulis Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu, 24 Mei 2025 mengumumkan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama Juni dan Juli 2025.
You may also like : 
Sri Mulyani dan Airlangga tidak akan Mundur sebagai Menteri Prabowo
Diskon ini menurut keterangan Airlangga menyasar sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA dan menjadi bagian dari program stimulus ekonomi nasional.
You might be interested : 
Lengkap! Ini Susunan Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029
Namun, pada Selasa, 3 Juni 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa pemerintah batal menerapkan diskon tarif listrik 50 persen itu.
Sri Mulyani mengatakan ada perubahan rencana berkaitan dengan waktu yang terbatas.
Belakangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara. Ia menegaskan bahwa pihaknya belum pernah memberikan pengumuman pemberian diskon tarif listrik 50 persen pada Juni-Juli 2025 ini.
Kekacauan koordinasi pemerintah pun mendapat sentilan dari Senayan. Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menilai batalnya pemberian diskon tersebut akibat lemahnya kordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L).
"Ini adalah problem klasik di negara kita yang seharusnya menjadi perhatian serius," ujarnya dalam perbincangan dengan Pro 3 RRI sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari RRI.co.id, Kamis, 5 Juni 2025.
Poliitkus Demokrat itu meyakini PLN tidak punya masalah terkait diskon ini. Namun, menurutnya mereka bukan penentu kebijakan.
"PLN sendiri kalau saya liat siap untuk memberikan diskon 50 persen tersebut. Tetapi, karena koordinasinya lemah, mereka juga tidak bisa melakukannya tanpa adanya perintah dari kementerian terkait (ESDM)," jelasnya.
Pembatalan diskon ini pun disesalkan Herman. Ia mengatakan, jika saja tarif diskon listrik tersebut jadi berikan, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat.
"Ini luar biasa sekali dampaknya, di mana masyarakat bisa mengalihkan pengeluaran untuk bayar listrik ke pengeluaran lain yang bisa berdampak pada peningkatkan belanja masyarakat," ujarnya.
Makanya, Herman berharap kejadian seperti ini tak terulang. "Ini harusnya kedepan menjadi evaluasi pemerintah soal koordinasi antar lembaga, jangan sampai masyarakat juga kecewa," tegasnya.
Herman sendiri menampik dugaan tidak validnya data PLN soal pelanggan di bawah 1.300 VA jadi penyebab pembatalan tersebut. PLN, menurut dia, sudah sangat siap dengan data pelanggan karena sudah memiliki pengalaman panjang soal pendataan pelanggan.
