UPdates—Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
You may also like : 
Viral Polisi Tanya SIM Jakarta, DPR: Hukum Kalau Salah, Sejak Kapan Ada SIM Daerah?
Kasus yang menyangkut kepentingan umat tersebut tegas dia tidak boleh berlarut-larut dan harus segera dituntaskan secara transparan.
You might be interested : 
Kloter 13 Embarkasi Makassar Berangkat, 5.101 Jemaah Haji Tiba di Tanah Suci
“Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” tegas Abdullah dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu, 21 September 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI.
Menurut Abdullah, korupsi kuota haji adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Makanya, penanganannnya tidak boleh main-main. Ia menegaskan, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
“KPK tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan tidak boleh ada yang dilindungi. Semua harus diproses secara hukum,” ujarnya.
Politisi Fraksi PKB tersebut juga menekankan bahwa KPK harus bekerja dengan standar profesionalisme yang tinggi. Ia mengingatkan, praktik tebang pilih dalam penegakan hukum akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.
“KPK punya mandat untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai publik melihat adanya intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” katanya.
Legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu menambahkan, penyelesaian kasus ini juga menjadi ujian besar bagi KPK dalam menjaga kredibilitasnya. Pasalnya, isu korupsi kuota haji telah menyedot perhatian luas masyarakat, khususnya para calon jamaah haji yang merasa dirugikan oleh praktik semacam ini.
“Kita bicara soal ibadah umat yang suci dan sakral. Jangan sampai ibadah haji umat tercoreng oleh praktik-praktik kotor seperti korupsi. Karena itu, KPK harus serius, adil, dan transparan dalam bekerja,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa DPR melalui Komisi III akan terus mengawasi jalannya proses hukum di KPK. Termasuk memastikan agar penanganan kasus berjalan sesuai prinsip good governance.
Sebagai mitra kerja, Komisi III akan memastikan KPK menjalankan tugasnya dengan benar. Publik kata dia berhak tahu sejauh mana penanganan kasus ini.
Dalam kesempatan tersebut, Abdullah menyerukan agar seluruh pihak mendukung kerja KPK, bukan justru menghalang-halangi.
Ditegaskan Abdullah, pemberantasan korupsi adalah kerja bersama yang membutuhkan integritas, keberanian, dan komitmen semua elemen bangsa.
“Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. Karena itu, semua pihak harus mendukung KPK. Jangan sampai ada pihak yang mencoba melindungi pelaku dengan alasan apa pun,” pungkasnya.
