UPdates—Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja membuatnya dicaci maki di media sosial.
You may also like : 
Kepala BGN Usul Serangga untuk Menu Makan Gratis, DPR Minta Hati-hati
Warganet menilai logika yang dipakai sang menteri terbalik. Secara umum, netizen berpandangan bahwa lapangan pekerjaan jauh lebih penting dari pada sekadar urusan perut. Menurut mereka, dengan warga bekerja, kebutuhan makan dan gizi keluarga mereka bisa terpenuhi.
You might be interested : 
Kalimantan dan Papua "Protes", Porsi Rp10 Ribu tak Cukup untuk Makan Bergizi Gratis
"Pada menyesatkan Presiden Prabowo," kecam pengguna X dengan akun bernama @pratikno_priyo sebagaimana dilansir keidenesia.tv, Senin, 24 Maret 2025.
"Orientasinya hanya perut, perut dan perut," imbuh @NawawiAlMaroni.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr H Anwar Abbas MM MAg atau yang akrab disapa Buya Anwar Abbas juga turut menanggapi pernyataan Rachmat Pambudy. Menurutnya, apa yang disampaikan Kepala Bappenas itu ada dasarnya.
Dosen tetap Prodi Perbankan Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah itu merujuk pada pernyataan Rachmat bahwa ada 180 juta orang Indonesia yang angka kecukupan gizinya tidak terpenuhi.
Di samping itu, sekitar 50 ribu bayi lahir di Indonesia setiap tahun dalam keadaan cacat. Kemudian, satu juta orang terpapar penyakit tuberkolosis (TBC) dan 100 ribu orang dari mereka setiap tahunnya meninggal dunia.
"Jadi, apa yang disampaikan Kepala Bappenas tersebut ada dasarnya. Namun, menomor-duakan pemberian lapangan kerja kepada warga bangsa juga tidak bisa kita terima. Hal itu kecuali jika negara ini memang sudah bangkrut. Padahal, keadaan Indonesia jelas belum separah itu. Sebab, negara kita masih punya uang," tegasnya dalam keterangan tertulis ke media yang dilansir keidenesia.tv, Senin, 24 Maret 2025.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup itu menjelaskan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025 mencapai Rp71 triliun. Menurutnya, jika mengacu kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maka pemerintah tidak harus menanggung MBG seluruh anak didik se-Indonesia.
"Tetapi membatasinya pada anak-anak dari keluarga fakir dan miskin saja. Sebab, memang demikianlah yang diamanatkan oleh Konstitusi, tepatnya Pasal 34 UUD 1945: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," jelasnya.
Anwar mengatakan, jika pemerintah bisa membatasi MBG sesuai dengan amanat Konstitusi, maka tentu dana yang tersedia akan ada yang tersisa. Sisa dana itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja di tengah masyarakat.
"Jika pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja bagi rakyat, itu berarti pemerintah tidak hanya melanggar Konstitusi, melainkan juga telah berkontribusi bagi terciptanya pengangguran. Alhasil, banyak rakyat di negeri ini yang tidak punya pendapatan sehingga tidak bisa menyediakan makanan yang layak untuk anak-anaknya. Bila sudah demikian, apa-apa yang ditakutkan pemerintah yakni kekurangan gizi dan terganggunya kesehatan rakyat tentu akan terjadi," tegasnya.
Makanya, ia menilai kebijakan itu kurang tepat. "Oleh karena itu, mendahulukan MBG dan menomorduakan penyediaan lapangan kerja kepada rakyat jelas bukanlah sebuah cara yang tepat. Bahkan, prioritas demikian jelas-jelas melanggar Konstitusi karena di dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak," tandasnya.
Sebelumnya, Rachmat Pambudy menyatakan, melalui program MBG, pemerintah hendak mengatasi berbagai catatan negatif dalam statistik terkait angka 180 juta orang Indonesia kecukupan gizi, 50 ribu bayi lahir cacat setiap tahun, satu juta orang terpapar tuberkolosis (TBC), dan 100 ribu orang setiap tahun wafat karena TBC.
Ia juga menekankan bahwa memberi makan orang lapar kepada anak-anak, generasi muda, dan ibu hamil itu merupakan pekerjaan mulia.
“Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa musti kasih makan, kenapa tidak kasih pekerjaan saja, tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan (kekurangan gizi) ini (dengan hanya memberikan pekerjaan saja),” kata Rachmat di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2025.
Presiden Prabowo Subianto tegas Rachmat Pambudy saat ini sedang meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2045, salah satunya melalui program MBG.
“Terus terang saja, kita ini sedang membuat sejarah. Prabowo Presiden mengajak kita membangun sejarah untuk meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2045,” ujarnya.
