UPdates—Pernyataan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin tentang adanya fenomena negara dalam negara di Morowali menghebohkan publik dalam beberapa hari belakangan.
You may also like : 
Menteri Pertahanan Lantik Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus
Komentar itu merujuk pada keberadaan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
You might be interested : 
Selasa Pagi, Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Buol Sulawesi Tengah
Dalam latihan gabungan TNI yang melibatkan Kopasgat, terungkap bahwa bandara di Morowali itu beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Tidak ada imigrasi, tanpa AirNav, tanpa Bea Cukai, tanpa Kepolisian, dan tidak otoritas resmi Republik Indonesia.
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto dalam tulisan di Fusilat News yang dipantau Keidenesia.tv, Rabu, 26 November 2025 bahkan menulis judul menohok: REPUBLIK MOROWALI: NEGARA DALAM NEGARA YANG DIRESMIKAN JOKOWI.
Dalam tulisannya itu, ia menyebut bandara yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memperlihatkan betapa lemahnya kontrol negara terhadap pergerakan manusia dan barang di wilayah tersebut. Menurutnya, selama enam tahun, aktivitas keluar-masuk pekerja asing dan barang berjalan tanpa inspeksi resmi negara.
Ia juga menyebut bahwa apa yang terjadi di Morowali menyerupai praktik kolonialisme modern. Tanah dirampas, ekosistem dihancurkan, warga dikriminalisasi, sementara pemerintah seolah menjadi pelindung kepentingan perusahaan, bukan rakyat.
Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji yang menanggapi tulisan yang dibagikan akademisi Cross Culture Lecturer, Ali Syarief itu menegaskan bahwa kalau benar ada bandara illegal di Morowali, maka itu harus disetop.
Dalam unggahan di akun X pribadinya, @susno2g, Rabu, 26 November 2025, eks Kapolda Jawa Barat itu juga mengatakan kejadian ini mesti diungkap tuntas. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin aparat tidak mengetahui keberadaan bandara khusus itu.
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung sebelumnya juga sudah memberikan pernyataan tegas untuk mendukung penuh setiap langkah yang diambil pemerintah. Ia mengatakan, dirinya sepakat tidak boleh ada negara di dalam negara.
“Saya sudah pernah ke sana, tapi tidak sampai ke bandaranya, saya di Palu. Terus kita undang IMIP. Komisaris utamanya Sintong Panjaitan, kemudian direkturnya orang Batak juga saya lupa namanya. Tapi yang datang saat itu komisarisnya yang mantan kapolres,” katanya di Makassar, Selasa, 25 November 2025.
Menurut Tamsil Linrung, dalam pertemuan itu, mereka mempertanyakan beberapa hal.
“Beberapa hal kami tanyakan dan dibenarkan. Yaitu tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai,” jelasnya usai memberi sambutan dalam Kuliah Umum oleh Maroef Sjamsuddin di Rektorat Unhas.
Tokoh nasional asal Sulsel itu meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto pasti sudah mengetahui hal ini. Apalagi, Prabowo sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan. Hanya saja, Prabowo tidak bisa bertindak saat itu karena beberapa alasan.
“Ini saya kira Pak Prabowo sudah tahu pasti sebagai Menteri Pertahanan. Tapi mungkin karena ada menteri lain juga yang power full yang memback-up dan Presiden ikut meresmikan itu kan,” ujarnya.
Tamsil Linrung menegaskan, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin saat ini sudah melakukan tindakan nyata.
“Menteri Pertahanan sudah melakukan latihan bersama di sana untuk memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres di Morowali. Dan Pak Sjafrie Sjamsoeddin sebagai menteri Pertahanan yang mengkoordinasikan latihan itu mengatakan bahwa ini adalah negara dalam negara dan ini tidak boleh terjadi. Tapi dia belum melakukan tindakan apa-apa karena dia akan melaporkan ke Presiden,” jelasnya.
Tamsil Linrung menegaskan, dirinya sangat mendukung langkah pemerintahan Prabowo yang dieksekusi Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.
“Tidak boleh membiarkan sekecil apapun ada aset negara yang dikuasai oleh swasta secara ilegal. Apalagi bukan kecil itu. Dugaan saya itu lebih luas dari ibu kota negara yang dibangun (IKN),” tegasnya.
