UPdates—Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan. Kehebohan terbaru yang muncul adalah surat perjanjian rahasiakan keracunan akibat MBG.
You may also like : 
Banyak Keracunan, DPR: BPOM harus Terlibat di Program Makan Gratis
Setelah di Brebes, Tanah Datar, dan Cirebon, akhir pekan ini muncul surat serupa di Sleman, Yogyakarta. Surat itu salah satunya dibagikan akun X bernama @MurtadhaOne1.
You might be interested : 
Mulai Tahun Ini, Polri Rekrut Khusus Lulusan Sekolah Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
“KEMBALI TERUNGKAP! Surat Perjanjian MBG dengan klausul aneh-aneh termasuk merahasiakan jika terjadi keracunan di Sleman, Yogyakarta. Kayaknya hampir semua daerah ada perjanjian seperti ini,” tulis akun itu sebagaimana dipantau keidenesia.tv, Senin, 22 September 2025.
Upaya merahasiakan keracunan MBG itu tertuang dalam surat perjanjian kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat program MBG dalam hal ini pihak sekolah.
Dalam surat tertanggal 10 September 2025 itu tertera tujuh poin perjanjian yang mengikat pihak SPPG sebagai Pihak Pertama dan sekolah penerima MBG sebagai Pihak Kedua.
Pada poin ketujuh disebutkan bahwa jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti dugaan keracunan, ketidaklengkapan paket makanan, atau masalah serius lainnya, PIHAK KEDUA berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi hingga PIHAK PERTAMA menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Dalam surat perjanjian itu disebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan mencari solusi terbaik demi kelangsungan program ini.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya kepada awak media mengaku tidak mengetahui perihal surat perjanjian tersebut. Menurutnya, Pemkab Sleman tidak pernah diajak berdiskusi secara resmi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait teknis pelaksanaan program MBG.
Surat perjanjian itu memunculkan kekhawatiran publik. Terutama setelah sejumlah kasus keracunan menimpa siswa di berbagai daerah.
Sejak Januari hingga September 2025, sedikitnya 5.626 kasus keracunan terjadi di 17 provinsi. Terbaru, keracunan massal MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Garut, Tasikmalaya, hingga Bau Bau Sulawesi Tenggara.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai BGN bersama DPR serta pihak-pihak terkait harus mencari solusi dan alternatif pengelolaan MBG agar masalah keracunan massal tak terjadi lagi.
Misalnya kata dia, menunjuk pihak sekolah untuk menyediakan menu MBG yang kualitasnya lebih terjamin dan fresh saat disajikan kepada para siswa.
"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," kata Yahya Zaini dalam rilisnya Senin, 22 September 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI.
Saat ini MBG melibatkan mitra seperti yayasan dan UMKM untuk operasional dapur dan penyaluran makanannya. Yahya mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang ada, sekaligus karena pihak sekolah lebih memahami karakter anak-anak didiknya yang mendapat fasilitas program MBG.
"Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya," jelasnya.
