Ikut Kena OTT, Istri Bupati Pemalang Membisu saat Tiba di KPK

UPdates—Istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Noor Faizah Maenofie membisu saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 29 Juli 2026 malam.

You may also like : Dikunjungi Tim KPK, Pemkab Bone: Kami Komitmen Berantas Korupsi

Noor Faizah dan sejumlah pihak yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pemalang, tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 19.07 WIB.

You might be interested : Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Ditangkap KPK di Makassar, Sore Ini Tiba di Jakarta

Ia terlihat mengenakan jaket krem, hijab dan masker sambil membawa tas coklat. Setelah turun dari mobil, ia digiring tim KPK ke dalam gedung melalui pintu belakang.

Saat dicecar awak media terkait OTT yang menjeratnya ia diam seribu bahasa. Tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulut wanita itu.

Sebelumnya, KPK menangkap 21 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro di 3 daerah.

Dari jumlah tersebut, 5 orang termasuk Bupati Anom Widiyantoro ditangkap di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan 1 orang di Purworejo. Dari 21 orang tersebut, 12 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut.

"Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah lebih dari Rp2 miliar serta barang bukti lainnya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media di Gedung Merah Putih, Rabu, 29 Juli 2026.

Operasi tangkap tangan tersebut mengungkap dugaan praktik korupsi yang lebih luas dari informasi awal.

Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, perkara tidak hanya berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan, tetapi juga mengarah pada dugaan suap atau pemerasan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Budi mengatakan, seluruh konstruksi perkara masih didalami melalui pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan dan akan dipaparkan secara resmi setelah proses gelar perkara atau ekspose selesai dilakukan.

"Temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan penerimaan yang tidak hanya terkait jual beli jabatan, tetapi juga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pengadaan barang," ujarnya.