UPdates - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan, pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza ditunda dan segala pembahasan terkait Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) ditangguhkan.
You may also like : 
Pertempuran Hebat di Gaza Utara, 4 Tentara Israel Tewas dan 2 Luka Parah
Penegasan itu disampaikan menanggapi laporan rencana pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza yang dikabarkan akan dimulai pada Mei 2026.
You might be interested : 
Pemimpin Militer Israel Tolak Rencana Netanyahu Pendudukan Penuh di Gaza
“Kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan (on hold),” kata Juru Bicara Kemlu RI, Nabyl A. Mulachela, melalui keterangan resmi, Selasa, 17 Maret 2026, sebagaimana dirilis Keidenesia.TV dari laman infopublik.id.
Pernyataan tersebut merespons laporan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, yang dikutip kantor berita Turkiye Anadolu pada Minggu, 15 Maret 2026.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa Israel bersiap mengerahkan pasukan internasional di Gaza pada Mei sebagai bagian dari fase lanjutan rencana yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pasukan tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 5.000 tentara dari Indonesia, bersama puluhan personel dari Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo, dan direncanakan mulai beroperasi pada 1 Mei.
Awalnya, pasukan akan ditempatkan di sekitar kota Palestina yang tengah dibangun dengan dukungan Uni Emirat Arab (UEA) di kawasan Rafah, Gaza selatan, sebelum diperluas ke wilayah lain.
Menanggapi laporan itu, Nabyl menegaskan bahwa setiap kemungkinan partisipasi Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) sepenuhnya berada di bawah kendali nasional, dan harus berdasarkan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), serta selaras dengan politik luar negeri bebas-aktif, kepentingan nasional RI, dan hukum internasional,” ujar Nabyl.
Sebelumnya, pada 6 Maret 2026, Kemlu RI mengumumkan penangguhan pembahasan terkait Dewan Perdamaian menyusul eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menyatakan langkah tersebut diambil karena prioritas Indonesia adalah memantau dinamika konflik di Timur Tengah serta memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di sana.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu beberapa hari yang lalu, segala pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan atau, istilahnya, ‘on-hold’,” kata Yvonne.
Dengan demikian, Indonesia untuk sementara tidak akan terlibat dalam rencana pengerahan pasukan internasional di Gaza hingga ada perkembangan lebih lanjut yang sesuai dengan mandat PBB dan kepentingan nasional.
