UPdates—Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyampaikan peringatan tegas kepada semua penyelenggara negara, termasuk aparat TNI, intelijen, polisi, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas mereka selama Pilkada 2024.
Deng Ical, sapaan Syamsu Rizal mengatakan, semua penyelenggara negara harus bertindak sebagai fasilitator yang netral dan tidak boleh memperlihatkan keberpihakan terhadap salah satu kontestan.
“Jangan sekali-sekali ada yang berani memperlihatkan dukungan atau langkah yang menguntungkan salah satu pihak. Sebagai penyelenggara negara, netralitas itu keharusan,” tegas Deng Ical sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Sabtu, 2 November 2024.
You might be interested : 
2028, Presiden Berkantor di IKN, Men-PANRB Tunggu Perintah Pindahkan ASN
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong aparat untuk memberikan edukasi politik yang positif kepada masyarakat dalam menjaga stabilitas politik.
Pada Jumat, 1 November 2024, Deng Ical bersama anggota Komisi I DPR RI lainnya melakukan pertemuan dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) Yogyakarta. Dalam pertemuan itu, ia menegaskan pentingnya koordinasi intensif antaraparat dalam mengantisipasi potensi disintegrasi yang mungkin muncul selama pelaksanaan Pilkada 2024.
Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menjelaskan bahwa Komisi I tengah berupaya memetakan berbagai potensi kerawanan di seluruh provinsi di Indonesia menjelang pesta demokrasi daerah yang semakin dekat.
Karena itu, pihaknya sudah meminta untuk mengoordinasikan kembali dan mengakumulasikan seluruh potensi kerawanan yang ada di Indonesia.
“Pemetaan ini akan menggabungkan perspektif intelijen dan pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sehingga kebijakan yang relevan bisa dirumuskan untuk deteksi dini serta langkah antisipasi," ujarnya.
Pertemuan dengan Binda Yogyakarta merupakan agenda kedua Kunjungan Kerja Spesifik ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hari sebelumnya Komisi I DPR juga melakukan pertemuan dengan jajaran Komando Resort Militer (Korem) 72 Pamungkas dalam rangka membahas kesiapan Korem 72 Pamungkas untuk pengamanan Pilkada 2024.
