UPdates—Israel berkhianat terhadap kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok pejuang Palestina. Selasa hari ini, mereka melancarkan serangan besar-besaran dan membantai ratusan warga di Jalur Gaza.
You may also like : 
Trump Minta Netanyahu Akhiri Perang Gaza sebelum Dilantik Jadi Presiden AS
Laporan sementara sudah lebih 300 korban dari serangan brutal itu. Badan pertahanan sipil Gaza awalnya melaporkan lebih dari 121 orang tewas dengan sebagian besar dari mereka adalah anak-anak, wanita, dan orang tua. Sementara setidaknya 150 orang terluka.
You might be interested : 
Trump Keliru, Elon Musk Akui Kondom Senilai Rp818 Miliar bukan untuk Gaza
Kemudian, laporan terbaru Irish Examiner dan Daily Mail menyebut korban tewas sudah melampaui angka 200 orang.
Ini merupakan operasi paling besar yang dilakukan Israel di Jalur Gaza sejak gencatan senjata pada bulan Januari. Hamas menuduh pemerintah Benjamin Netanyahu menggagalkan gencatan senjata tiga tahap itu.
Selama fase pertama perjanjian gencatan senjata, Hamas membebaskan 33 sandera, termasuk delapan orang yang telah meninggal, dan Israel membebaskan sekitar 1.800 tahanan Palestina.
Sejak saat itu, Hamas secara konsisten menuntut negosiasi untuk fase kedua. Mantan presiden AS Joe Biden telah menguraikan fase kedua yang melibatkan pembebasan sandera yang masih hidup, penarikan semua pasukan Israel yang tersisa di Gaza, dan pembentukan gencatan senjata yang langgeng.
Namun, Israel malah berupaya memperpanjang fase pertama hingga pertengahan April, dengan menegaskan bahwa setiap transisi ke fase kedua harus mencakup "demiliterisasi total" Gaza dan penyingkiran Hamas, yang telah menguasai wilayah tersebut sejak 2007.
Pembicaraan sekarang menemui jalan buntu, dengan kedua belah pihak berpegang teguh pada posisi mereka dan saling menuduh menghalangi kemajuan. Israel telah memutus bantuan dan listrik ke wilayah tersebut selama kebuntuan pembicaraan sebelum akhirnya melakukan agresi besar-besaran hari ini.
"Hamas berulang kali menolak untuk membebaskan sandera kami, serta penolakannya terhadap semua proposal yang telah diterimanya dari Utusan Presiden AS Steve Witkoff dan dari para mediator," kata kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari France24, Selasa, 18 Maret 2025.
Seorang pejabat Israel mengatakan kepada AFP bahwa operasi itu akan berlanjut selama diperlukan, dan akan diperluas melampaui serangan udara.
Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan Netanyahu sudah mengkhianati kesepakatan. Kelompok pejuang Palestina itu juga menegaskan serangan brutal hari ini sudah membahayakan nyawa para sandera.
"Netanyahu dan pemerintahan ekstremisnya telah memutuskan untuk membatalkan perjanjian gencatan senjata, yang akan membuat para tahanan di Gaza menghadapi nasib yang tidak diketahui," tegas Hamas.
Dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, fase awal gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari, yang sebagian besar menghentikan pertempuran selama lebih dari 15 bulan di Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel sebagai bentuk perlawanan mereka atas penindasan dan penjajahan selama puluhan tahun.
Fase pertama itu berakhir pada awal Maret, dan seharusnya berlanjut ke tahap kedua sebagaimana yang sudah disepakati. Namun, Israel tampaknya tak ingin melangkah ke tahap kedua dan ingin terus melanjutkan perang.
Dalam sebuah postingan di Telegram pada Selasa dini hari waktu setempat, tentara Israel mengatakan mereka melakukan serangan besar-besaran terhadap Hamas yang mereka labeli organisasi teroris di Jalur Gaza.
Serangan itu meliputi pemboman udara dan penembakan artileri.
Israel memerintahkan semua sekolah yang dekat dengan wilayah tetangga Gaza ditutup, karena pemerintah dalam sebuah pernyataan mengatakan sekarang akan bertindak dengan kekuatan militer yang lebih besar.
Sebelumnya, pada hari Minggu, Utusan Presiden AS Steve Witkoff mengatakan kepada CNN bahwa ia telah menawarkan "proposal jembatan" yang akan membebaskan lima sandera yang masih hidup, termasuk Edan Alexander, warga negara Israel-Amerika, sebagai imbalan atas pembebasan sejumlah besar tahanan Palestina dari penjara Israel.
Hamas mengatakan siap membebaskan Alexander dan empat orang lainnya, yang oleh seorang pejabat gerakan perlawanan itu digambarkan sebagai warga negara Israel-Amerika.
