UPdates—Parlemen Israel, Knesset menyetujui dua rancangan undang-undang; satu untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki dan yang lainnya untuk mencaplok permukiman Ma'ale Adumim, yang dibangun di atas tanah Palestina di sebelah timur Yerusalem yang diduduki.
You may also like : 
Iron Dome yang Super Canggih "KO", Israel Kerahkan Sistem Pertahanan Udara "Barak" Baru
Persetujuan itu muncul hanya seminggu setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mendorong kesepakatan yang bertujuan untuk mengakhiri serangan Israel selama dua tahun di Jalur Gaza.
You might be interested : 
Inggris Juga Akan Akui Negara Palestina, Israel Kehilangan Satu per Satu Sekutu Pentingnya
Negara-negara Arab bereaksi keras dan mengecam persetujuan awal Israel atas RUU aneksasi Tepi Barat dan blok permukiman Ma'ale Adumim tersebut.
Yordania, Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan Otoritas Palestina menyebut itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.
Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz pada hari Kamis menyatakan bahwa persetujuan Knesset Israel atas rencana awal untuk mencaplok Tepi Barat merupakan tindakan subversif yang dapat merusak perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza dan menimbulkan ancaman nyata bagi stabilitas regional.
"Tepi Barat adalah wilayah Palestina yang diduduki, dan keputusan Knesset Israel terkait hal tersebut adalah ilegal dan tidak sah," tegas Yilmaz dalam sebuah unggahan di platform media sosial Turki 'NSosyal' sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Sana, Kamis, 23 Oktober 2025.
Ia menekankan bahwa Turki akan terus mendukung rakyat Palestina hingga pendudukan berakhir dan Negara Palestina didirikan berdasarkan solusi dua negara.
Omer Celik, juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa di Turki, menegaskan bahwa persetujuan Knesset atas RUU aneksasi tersebut merupakan langkah baru dalam kebijakan agresinya dan merupakan tindakan yang sepenuhnya ilegal.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio memperingatkan Israel agar tidak mencaplok Tepi Barat.
Menurut Rubio, langkah-langkah yang diambil oleh parlemen dan kekerasan pemukim mengancam kesepakatan damai Gaza.
“Saya pikir presiden telah menjelaskan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat kami dukung saat ini,” kata Rubio tentang aneksasi saat ia menaiki pesawatnya untuk berkunjung ke Israel sebagaimana dilansir dari Arab News.
Langkah-langkah aneksasi kata dia akan mengancam kesepakatan damai. “Mereka adalah negara demokrasi, mereka akan memiliki hak suara, dan orang-orang akan mengambil posisi ini. Tetapi saat ini, itu adalah sesuatu yang kami... pikir mungkin kontraproduktif,” tegasnya.
Amerika Serikat adalah pendukung militer dan diplomatik utama Israel dan Rubio selama ini menghindari kritik terhadap langkah-langkah aneksasi yang diperjuangkan oleh sekutu sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Tapi sejumlah negara Arab dan Muslim, yang didekati Amerika Serikat untuk menyediakan pasukan dan dana bagi pasukan stabilisasi di Gaza, telah memperingatkan bahwa aneksasi Tepi Barat merupakan garis merah.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan yang disampaikan juru bicaranya, Stephane Dujarric menegaskan kembali seruannya untuk menetapkan jalur politik yang kredibel ke depan guna mengakhiri pendudukan.
Seruan itu mengarah pada solusi dua negara, dengan Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai dan aman di dalam perbatasan mereka yang aman dan diakui berdasarkan garis pra-1967, sejalan dengan hukum internasional, resolusi PBB, dan perjanjian terkait lainnya.
