UPdates—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus jadi sorotan publik. Istana baru mengumumkan angka korban versi pemerintah, beberapa jam kemudian kasus baru muncul lagi di Bandung Barat.
You may also like : 
Kepala BGN Usul Serangga untuk Menu Makan Gratis, DPR Minta Hati-hati
Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengungkap data terkait kasus keracunan massal yang menimpa siswa penerima program MBG berdasarkan laporan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
You might be interested : 
Banyak Keracunan, DPR: BPOM harus Terlibat di Program Makan Gratis
“BGN 46 kasus keracunan dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” kata Qodari di Istana, Jakarta, Senin sebagaimana dilansir keidenesia.tv pada Selasa, 23 September 2025.
Selain itu, KSP menyebut koalisi masyarakat sipil, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mencatat data keracunan menu MBG sebanyak 5.360 orang. "Tapi tidak disebutkan jumlah kasusnya," jelas Qodari.
Menurutnya, Jawa Barat menjadi daerah dengan kasus keracunan terbanyak. Terutama pada puncak kejadian Agustus 2025.
“Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” ungkap Qodari.
Dijelaskan Qodari, setidaknya ada empat faktor penyebab utama kasus yang muncul yakni higienitas makanan yang rendah, suhu makanan serta pengolahan pangan yang tidak sesuai, kontaminasi silang dari petugas, hingga reaksi alergi pada sebagian siswa.
“Jadi singkatnya, SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu harus punya SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi) dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” ujarnya.
Beberapa jam setelah jumpa pers itu, kasus keracunan kembali muncul di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pada Senin, 22 September 2025 malam, jumlah korban tercatat mencapai 301 orang dari berbagai jenjang pendidikan.
Kemudian, pada Selasa, 23 September 2025 pagi ini, jumlah siswa yang mengalami keracunan seusai menyantap paket MBG naik menjadi 365 orang.
Para korban tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan mulai dari Puskesmas Cipongkor, Bidan Desa Sirnagalih, RSUD Cililin, Posko Kecamatan Cipongkor, dan di RSIA Anugrah.
Korban terdiri dari siswa SD, MTs, SMP hingga SMK. Mereka termasuk dari SMK Pembangunan Bandung Barat, MTs Darul Fiqri, dan SD Negeri Sirnagalih.
Kepada wartawan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menginstruksikan agar pelaksanaan MBG di daerah ini dihentikan sementara.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan bahwa persoalan keracunan dalam program MBG disebabkan kelemahan sistem, bukan semata pada pelaksana lapangan.
Karena itu, ia mendorong agar rekomendasi yang muncul diarahkan pada perbaikan tata kelola dan bukan penghentian program.
“Ketika hal ini (keracunan MBG) terjadi di banyak titik, maka kesalahan kemungkinan bukan ada di SPPG tetapi masalah di sistem,” katanya sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Selasa, 23 September 2025.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengingatkan bahwa tanpa perbaikan sistem, kasus keracunan akan terus berulang seiring bertambahnya jumlah dapur.
Kondisi ini, katanya, bisa memunculkan trauma di kalangan orang tua sehingga anak-anak tidak lagi diizinkan mengkonsumsi makanan dari program MBG.
“Kalau sistemnya tidak dirubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, tanpa adanya kampanye negatif sekalipun, saya punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan punya trauma dan ketakutan untuk tidak lagi mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG. Jadi program ini akan mubazir, akan sia-sia. Anggaran ratusan triliun yang disediakan akan terbuang sia-sia,” tegasnya.
