UPdates—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan satu pekan. Namun, langkah awal program andalan Prabowo-Gibran ini sepertinya kurang mulus.
Selain pelaksanaan dan menu yang banyak disorot, anggaran untuk satu porsi yang disiapkan juga dianggap tidak mencukupi di sejumlah wilayah. Soal anggaran ini, "protes" muncul dari Kalimantan dan Papua.
Anggota DPR RI Syafruddin mengemukakan biaya per porsi makan sebesar Rp10.000, tidak mencukupi untuk wilayah di Kalimantan Timur.
You might be interested : 
Anggaran Makan Bergizi Gratis Sisa Rp10 Ribu, DPR Ingatkan di Papua Rp30 Ribu untuk Porsi Sama
"Setelah melakukan perhitungan, biaya minimal yang diperlukan untuk satu porsi di Kalimantan Timur mencapai Rp17.000," ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta pada akhir pekan sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Senin, 13 Januari 2025.
Ia juga mengatakan salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan program ini adalah keadaan geografis. Di Kalimantan Timur kata dia, masih banyak daerah terpencil. Hal ini, menurutnya, menyulitkan akses ke layanan makan bergizi.
Anggota Komisi XII DPR RI ini juga menambahkan, persiapan dapur umum bukanlah perkara mudah dan memerlukan waktu serta usaha yang signifikan. Sehingga, dalam konteks itu, Politisi Fraksi PKB ini mengusulkan agar pengelolaan dapur umum dapat diserahkan kepada pihak TNI, yang memiliki pengalaman dalam menangani masalah ini.
Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur, Syafruddin berkomitmen untuk melakukan pengawasan agar program MBG ini tepat sasaran dan menegaskan pentingnya monitoring agar program tersebut mampu meningkatkan gizi anak-anak, khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA.
"Saya berharap agar program ini dapat mencegah kekurangan gizi di kalangan anak-anak di Kalimantan Timur," tegasnya.
Syafruddin juga menyatakan bahwa perlu ada diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terhadap permasalahan anggaran. Ia mencatat bahwa di beberapa daerah di Kaltim, Program MBG masih beroperasi dengan anggaran Rp10.000 per porsi, sehingga diperlukan upaya untuk menjelaskan keadaan ini kepada pemerintah daerah guna mencari solusi yang tepat.
Selain itu, Syafruddin menekankan pentingnya peran UMKM dalam penyediaan makanan, dengan syarat bahwa mereka terakreditasi agar tidak sembarangan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. "Program ini harus memastikan bahwa semua anak di Kalimantan Timur mendapatkan makanan bergizi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRK Jayapura, Deli Lusyana Watak juga menegaskan angka Rp10 ribu per porsi untuk MBG tidak mencukupi di wilayah Papua.
"Angka 10 ribu per anak, saya pikir tidak cukup kalau untuk di Papua,"ujarnya sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari Cepos Online, Senin, 13 Januari 2025.
Menurut Deli, Pemerintah Pusat harus memperhitungkan secara baik soal besar anggaran MBG ini. Pasalnya harga bahan baku makanan di Papua tidak sama dengan di daerah pulau jawa.
"Mungkin kalau di daratan pulau jawa biaya 10 ribu itu cukup, kalau di Papua biaya itu masih kurang," katanya.
Deli Lusyana Watak menjelaskan, ia khawatir jika anggaran Rp10 ribu ini tetap berlaku di Papua, program ini nantinya tidak berjalan baik. Pasalnya keseimbangan gizi di dalam makanan yang disajikan kepada anak-anak tidak bisa terpenuhi.
Meski demikian, ia sangat mengapresiasi MBG. "Program ini sangat baik dan tentunya harus didukung karena merupakan program nasional,"ucap Deli Lusyana Watak.
