UPdates—Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan polisi aktif di luar struktur organisasi.
You may also like : 
Komentar Menantang Wamenaker Soal #KaburAjaDulu Picu Kemarahan Tokoh
Perpol 10/2025 ini membuka peluang polisi ditempatkan di 17 kementerian dan lembaga.
You might be interested : 
Kapolri Ingin Natal dan Tahun Baru Aman
Aturan itu menyebut bahwa anggota Polri yang menerima penugasan luar harus melepaskan jabatan sebelumnya di lingkungan kepolisian. Itu sesuai Pasal 1 Ayat (1).
Pada Pasal 2, ketentuan penugasan dapat berlaku di dalam maupun luar negeri. Sementara Pasal 3 Ayat (1) merinci bahwa penempatan dalam negeri boleh dilakukan pada kementerian, lembaga, badan, komisi, organisasi internasional, hingga kantor perwakilan negara asing yang berada di Indonesia.
Pasal 3 Ayat (2) memuat daftar 17 kementerian dan lembaga yang bisa menempatkan anggota Polri. Ke-17 lembaga itu yakni Kemenko Polhukam, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ATR/BPN, Lemhannas, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, BNN, BNPT, BIN, BSSN, dan KPK.
Disebutkan di Ayat (4), posisi yang ditawarkan harus selaras dengan fungsi kepolisian dan didasarkan pada permintaan dari kementerian atau lembaga bersangkutan.
Kapolri meneken Perpol ini pada 9 Desember 2025 dan resmi diundangkan Kementerian Hukum sehari setelahnya.
Kemunculan Perpol 10/2025 langsung mendapat sorotan publik karena dianggap melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa polisi aktif tak boleh menjabat posisi sipil kecuali sudah mundur atau pensiun.
Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan perkara 114/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) terkait kedudukan anggota polisi di jabatan sipil.
Konsultan Hubungan Keparlemenan, Alvin Lie menegaskan, tak hanya melawan putusan MK, Peraturan POLRI No. 10 tahun 2025 ini juga bertentangan dengan UU POLRI.
“Hebat nian kekuasaan Kapolri. Presiden pun tak berkutik hadapi dia. Reformasi Polri sekadar omon-omon sambil ngopi," tulisnya dalam unggahan di akun X-nya @alvinlie21 sebagaimana dipantau Keidenesia.tv, Jumat, 12 Desember 2025.
Dalam unggahan terpisah, Alvin Lie menulis, “Kapolri sudah berani menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Hebat nih.”
Tokoh NU, Umar Syadat Hasibuan lewat unggahan di akun X-nya, @UmarHasibuan__ tak kalah pedas mengeritik.
“Saat gibran ditetapkan boleh ikut wapres dr MK semua mematuhi. Lah ini Kapolri terang2an melawan MK semua diam. Hebat ternyata polri lbh tinggi dr MK. #BubarkansajaMK,” tegasnya.
