UPdates—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.
You may also like : 
Gerindra: Jaga Raja Ampat!
Ini termasuk aspek perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.
You might be interested : 
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Banjir Kritik, Antrean Melelahkan LPG 3 Kg sudah Telan Korban
Namun, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat, melanggar Undang-Undang. Khususnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, pihaknya mengawasi empat perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut. Yaitu PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Keempat perusahaan itu melakukan aktivitas pertambangan di empat pulau di kawasan Raja Ampat yakni di Pulau Gag, Pulau Manuran, Pulau Batang Pele, dan Pulau Kawe.
"Itu semua merupakan pulau-pulau kecil yang keberadaannya dilindungi Undang-Undang (UU tentang pengaturan pulau kecil dan pesisirnya)," ujarnya, Minggu, 8 Juni 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari RRI.co.id.
Hanif mengatakan ada 13 perusahaan yang diizinkan melanjutkan kontrak karya penambangan di kawasan hutan lindung hingga izin berakhir. Hal itu diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2004. Salah satunya adalah PT Gag Nikel.
"Intinya Perppu tersebut mengecualikan 13 perusahaan yang seharusnya tidak boleh menambang di hutan lindung secara pola terbuka," ucapnya.
Aktivitas penambangan di Pulau Gag telah dihentikan untuk sementara. Ini menyusul instruksi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia sebelum ia melakukan kunjungan.
