UPdates—Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, untuk menindak tegas kepala kantor pertanahan (kantah) di daerah yang tidak hadir dalam rapat kerja virtual antara Komisi II DPR dan Kementerian ATR/BPN.
You may also like : 
Sidang Sengketa Pilkada Dimulai Pekan Depan, Ini Imbauan Komisi II ke MK
Rifqinizamy menegaskan, beberapa persoalan agraria di lapangan tidak bisa dijawab hanya oleh menteri, melainkan membutuhkan respons langsung dari pejabat teknis di daerah.
You might be interested : 
Kementerian ATR/BPN Terbakar, Nusron Tegaskan bukan Penghilangan Barang Bukti, Puslabfor Polri Amankan Abu dan Arang
"Pak Menteri, mohon agar pasukan di bawah bisa ditertibkan," ujarnya dalam rapat Komisi II dengan Menteri ATR/BPN yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 April 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI.
Ditegaskan Rifqinizamy, jika hal serupa terjadi di Komisi III DPR saat rapat dengan Polri, Kapolri biasanya langsung menerbitkan surat telegram (TR) untuk melakukan rotasi jabatan.
Dalam rapat daring tersebut hanya tercatat 229 peserta dari total 299. Itu sudah termasuk pejabat pusat Kementerian ATR/BPN serta anggota Komisi II DPR. Artinya kata Rifqinizamy, banyak kepala kantor wilayah atau kepala kantah di daerah yang tidak hadir.
Permasalahan banyaknya pejabat daerah yang mangkir mencuat ketika Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong mencoba berinteraksi secara daring dengan pejabat ATR/BPN daerah untuk membahas konflik agraria di daerah pemilihannya, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Saat memanggil Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tenggara, pejabat tersebut merespons dan menyatakan kehadirannya. Namun, ketika Bahtra memanggil Kepala Kantah ATR/BPN Konawe Selatan, yang bersangkutan tidak merespons.
Bahtra kemudian mengungkapkan adanya konflik agraria di Konawe Selatan, di mana sebuah perusahaan bernama PT MS dituding mencaplok lahan milik warga. Ia pun meminta Menteri ATR/BPN untuk memeriksa keabsahan hak guna usaha (HGU) perusahaan tersebut.
“Saya sering mendapat laporan bahwa banyak perusahaan tambang yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), namun wilayah yang masuk dalam izin mereka mencakup lahan sekolah dan rumah warga,” ungkap Bahtra.
