UPdates—Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto dan ibunya mendapat teros usai menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
You may also like : 
Power Rangers Turun Tangan Bantu Program MBG
Tiyo Ardianto mengaku menerima pesan WhatsApp bernada ancaman dari beberapa nomor luar negeri, termasuk nomor dengan kode Inggris.
You might be interested : 
Menteri HAM Salahkan Masyarakat di Kasus Bunuh Diri Siswa SD di NTT
Kejadian teror ini dialami usai Tiyo dan pengurus BEM UGM melayangkan surat ke UNICEF terkait peristiwa anak bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak mampu membeli pena dan buku serta kritik pedasnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tiyo mengatakan teror tersebut terjadi sejak tanggal 9 Februari. Dia mengaku mendapatkan berbagai pesan berisi ancaman penculikan, pembunuhan hingga akan membuka aib. Peneror juga mengirimkan pesan yang menuduh Tiyo sebagai agen asing dan mencari panggung.
Komisaris Independen PT PLN (Persero), Andi Arief yang juga merupakan kader Partai Demokrat menegaskan bahwa menemukan pelaku teror Tiyo merupakan hal mudah.
Makanya, aktivis 98 itu mengatakan selama kepolisian diam saja, kasus teror ini akan merugikan citra pemerintah.
“Ketua BEM UGM mengaku diteror, bahkan termasuk ibunya via chat WA. Harusnya ini soal gampang menemukan pelakunya, kepolisian pro aktif karena punya alat canggih mendeteksi. Selama kepolisian diam saja, ini merugikan citra pemerintah,” tulisnya dalam unggahan di akun X pribadinya, Sabtu, 21 Februari 2026 sebagaimana dipantau Keidenesia.tv.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyatakan teror yang dialami Tiyo Ardianto tidak mungkin dilakukan pemerintah.
Pigai menegaskan keyakinannya itu saat jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat kemarin.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipakai oleh penguasa untuk kepentingan kekuasaan ataupun membungkam HAM.
“Hukum tidak akan pernah dipakai alat penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam orang, tidak akan pernah. Oleh karena itulah saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah,” tegasnya.
Terkait siapa pelaku teror tersebut, Pigai menyebut itu menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Ia menekankan kepolisian harus mengungkap pelaku teror terhadap Tiyo dan keluarganya.
“Kalau Anda bikin rekayasa sendiri atau orang lain yang teror, itu urusan polisi, maka kita minta polisi cek, polisi tanya, lakukan penyelidikan. Menurut saya, memang polisi yang harus mengungkap sebenarnya siapa pelaku itu,” katanya.
Selain membela pemerintah, Pigai juga menyoroti narasi kritik Tiyo yang disampaikan melalui surat kepada UNICEF. Terutama bagian yang mengaitkan program MBG dengan Pemilihan Umum 2029.
“Kok dia bisa kaitkan dengan pemilu 2029? Kok enggak tahu perasaan orang kecil yang membutuhkan makanan? Kenapa kaitkan pemilu 2029?” tuturnya.
Kritik kata Pigai diperbolehkan dalam negara demokrasi. Namun, kritik tersebut hendaknya disampaikan dengan etika.
“Kalau Anda menghina, tidak boleh. Bagi bangsa Indonesia, tidak etis. Kalau Anda kritik boleh, anytime (kapan pun) boleh kritik, bebas, negara kasih kesempatan memberi kritik. Kalau hina, jangan,” katanya.
