UPdates—Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mangajak untuk mewaspadai penumpang gelap reformasi Pori.
You may also like : 
Ayah Bunuh Pemerkosa Putrinya, DPR: Tidak Tepat Dihukum Mati atau Penjara Seumur Hidup
Para penumpang gelap tersebut kata dia adalah oknum-oknum yang mengklaim mendorong percepatan reformasi kepolisian, tetapi ternyata memiliki agenda lain seperti dendam politik ataupun eksistensialis pribadi yang berlebihan.
You might be interested : 
Ketua MPR: Pilkada jangan Timbulkan Perpecahan di Masyarakat
“Mereka bisa saja mantan pejabat yang dahulu punya kewenangan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah terkait Polri, namun justru tidak melakukan apa-apa saat menjabat,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website DPR RI.
“Mereka juga kerap mengumbar cerita-cerita yang menyudutkan institusi Polri tanpa data yang jelas dan tanpa bisa dikonfirmasi kebenarannya,” lanjut politikus Gerindra itu.
Ia menambahkan, narasi yang kerap kali didengungkan oleh mereka berbeda ekstrem dengan semangat reformasi Polri yang tertuang dalam ketentuan.
Diketahui, Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 telah menegaskan posisi Polri yang di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR.
“Dengan kekuatan pengaruhnya bisa saja mereka mempengaruhi sebagian masyarakat hingga menyuarakan hal yang sama. Yang perlu digarisbawahi, narasi mereka bisa memperlemah Polri dan sekaligus memperlemah pemerintahan Pak Prabowo,” jelasnya.
Wakil rakyat dari dapil Jakarta itu memahami bahwa di semua institusi tentu terdapat oknum yang melakukan kesalahan dan pelanggaran.
“Tapi kita tidak boleh merumuskan langkah percepatan reformasi Polri yang salah kaprah. Percepatan Reformasi Polri harus terus kita kawal, agar tetap pada koridor konstitusi dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000,” pungkasnya.
