UPdates—Majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mencecar perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam sidang sengketa informasi ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) di Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Senin, 24 November 2025.
You may also like : 
Masuk Finalis Pemimpin Terkorup Dunia 2024 Versi OCCRP, Jokowi: Yang Dikorupsi Apa?
Ketua Sidang KIP, Handoko Agung Saputro bahkan sempat menegur perwakilan KPU yang dinilai tidak siap mengikuti persidangan itu dan terkesan mengatur-atur majelis.
You might be interested : 
Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dokter Tifa Diperiksa Hari Ini, Said Didu: Mari Kita Kawal dan Doakan
Handoko Agung Saputro juga menyoroti permintaan KPU RI terkait salinan ijazah Jokowi yang dikecualikan untuk diberikan pada saat mediasi.
Perwakilan KPU RI menyatakan bahwa mereka meminta masalah sembilan item yang dihitamkan di ijazah Jokowi yang diserahkan ke pemohon dibicarakan lewat mediasi. Tidak perlu melewati sidang konsekuensi.
"Berarti Anda bingung antara dikecualikan atau tidak dikecualikan. Bingung, pegangan mas kalau bingung, dipertegas aja. Itu informasi dikecualikan atau tidak di dalam dokumen itu, kalau dikecualikan saudara melakukan uji konsekuensi," kata Handoko Agung Saputro sebagaimana dipantau Keidenesia.tv.
Merespons jawaban ketua majelis sidang, pewakilan KPU RI kembali meminta agar informasi yang dikecualikan itu dibahas pada saat mediasi.
Akan tetapi, ketua majelis sidang KIP justru kembali menegur perwakilan KPU RI lantaran permintaanya tersebut.
"Anda jangan mengatur kami. Anda itu oleh regulasi sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan (informasi) itu dikecualikan silakan, terlepas pemohon setuju atau tidak itu soal lain. Anda diperbolehkan oleh Undang-Undang silakan untuk mengecualikan, tapi harus ada uji konsekuensinya," tegas ketua sidang.
Ia juga sempat memerintahkan petugas keamanan sidang untuk membuat termohon untuk diam setelah mendengar kalimatnya ditimpali. “Jangan dikeluarkan, diajak diam,” ujarnya.
Anggota majelis Syawaludin mengatakan, KPU pada dasarnya cukup tegas saja soal item yang dihitamkan itu. “Dipertegas saja, itu informasi di ijazah itu dikecualikan atau tidak. Kalau dikecualikan, saudara melakukan uji konsekuensi,” katanya.
Sebelumnya, jalannya sidang yang menghadirkan UGM dan KPU Solo juga menjadi sorotan dan viral di media sosial.
