UPdates—Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) membunuh enam guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, 21 Maret lalu. Para korban diserang saat berada di rumah dinas mereka yang kemudian dibakar KKB.
You may also like : 
Pemindahan ASN ke IKN, DPR Ingatkan Menteri Rencana yang Gagal di 2024
Setelah insiden tersebut, 46 guru dan tenaga kesehatan dievakuasi dari wilayah itu ke Wamena dan Sentani untuk alasan keamanan.
You might be interested : 
Catat! DPR Pastikan tidak Ada Pemotongan Beasiswa
Menanggapi peristiwa itu, Komisi X DPR RI mengaku sangat prihatian.
“Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 23 Maret 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI.
Komisi X memberikan beberapa catatan terkait kejadian ini. Pertama, mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Kedua, Komisi X mendorong kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kesehatan di daerah rawan konflik. Komisi X mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa.
“Ketiga, Komisi X mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Keempat, Komisi X meminta pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua. Tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif.
Kelima, Komisi X mendorong penguatan regulasi dan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, termasuk alokasi dana untuk perlindungan tenaga pendidik dan kesehatan, serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik.
“Kami akan terus melakukan pengawasan atas tindak lanjut dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kasus ini, termasuk mengundang pihak mitra Komisi X DPR RI terkait dalam rapat kerja untuk membahas solusi jangka panjang,” pungkasnya.
