Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Foto:Dok.DPRRI/Dep/vel)

Komisi III Segera Bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan

17 November 2025
Font +
Font -

UPdates - Komisi III DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam rangka untuk mempercepat hal itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan mengatakan pihaknya akan memanggil pimpinan tiga institusi penegak tersebut pada pekan ini.

You may also like : puan dprTNI Jaga Kejaksaan di Seluruh Indonesia, Puan Minta Penjelasan Resmi

"Rencananya minggu depan (pekan ini) hari Selasa akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja," kata Habiburokhman dalam keterangannya yang dikutip Keidenesia.TV dari laman DPR RI, Senin, 17 November 2025.

You might be interested : pulung dpr pdipMasa Tenang, Kemendagri Ingatkan Kades dan Lurah tak Macam-macam, DPR Sentil Polisi dan Tentara

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengaku selama ini banyak menerima masukan masyarakat untuk membentuk panja penegakan hukum.

Menurut Habiburokhman, pembentukan panja diharapkan menjadi solusi atas masalah penegakan hukum selama ini. Termasuk keberadaan oknum di tiga institusi baik di Polri, kejaksaan, maupun peradilan.

"Itu kita pengin solusi seperti apa agar bisa menangani fenomena tersebut sehingga dunia peradilan bisa benar-benar output-nya adalah keadilan dan penegakan hukum yang berkualitas," katanya.

Namun, Habiburokhman belum bicara teknis soal tugas dan wewenang panja tersebut. Apakah hanya berkaitan dengan legislasi atau termasuk pengawasan.

"Komisi III DPR RI akan membentuk panitia kerja atau panja reformasi Polri, kejaksaan dan pengadilan," katanya.

Habiburokhman menjelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk memastikan hukum dapat ditegakkan demi terciptanya keadilan untuk rakyat.

 

 

Font +
Font -

New Videos

Related UPdates

Popular

Quote of the Day

portrait of rev martin luther king jr u l p74hmb0

Martin Luther King Jr

"Ada saatnya ketika diam adalah pengkhianatan."
Load More >