UPdates—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima laporan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPK pun menegaskan akan membantu pengawasan melalui pencegahan dan monitoring.
You may also like : 
Program Makan Gratis, DPR tak Ingin Anak Makan Ayam, Bapak-ibu Puasa karena PHK
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK, Kamis kemarin.
You might be interested : 
Ramadan, Menu Makan Bergizi Gratis Diganti Kolak dan Bubur Kacang Hijau
Menurut Setyo, potensi penyimpangan di program ini sangat terbuka karena besarnya anggaran yang dipakai. Makanya, ia menekankan perlunya tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel.
“Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Potensi fraud-nya (kecurangan) pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” ujar Setyo sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari Info Publik, Jumat, 7 Maret 2025.
Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair)," ujarnya.
Ia lantas mengungkap laporan yang mereka terima terkait pengurangan porsi makanan dalam program ini. "Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tegasnya.
Selain potensi kecurangan, Setyo menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setyo menegaskan, masalah dapur ini perlu ditertibkan.
“Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” tegasnya.
Mantan Irjen Kementan itu juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat.
Atensi khusus juga ia berikan terkait pemberian susu dalam MBG. Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.
“Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” ujarnya.
Menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, Setyo mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.
“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” katanya.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto yang turut hadir dalam pertemuan ini juga menegaskan pentingnya pengawasan agar program berjalan tepat sasaran, serta mengingatkan BGN agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.
