Mantan PM Malaysia Najib Razak tidak Punya Uang  untuk Bayar Denda Agar Jadi Tahanan Rumah

UPdates—Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, tidak memiliki uang untuk membayar denda yang menjadi syarat pemindahannya ke tahanan rumah.

You may also like : Setelah Eks Menpora Dito, Jokowi Diminta Dihadirkan di Sidang Korupsi Kuota Haji

Hal itu disampaikan tim pengacaranya, yang juga mempertanyakan penundaan pengumuman rincian lengkap mengenai pengampunan bersyarat yang diberikan oleh Raja Malaysia pekan lalu.

You might be interested : Turki, Pakistan, Malaysia, Bangladesh, dan Maladewa Kutuk Serangan di Dekat Makkah, Houthi Membantah

Jumat pekan lalu, Raja Sultan Ibrahim Iskandar menetapkan bahwa Najib diizinkan menjalani sisa masa hukumannya di rumah, dengan syarat ia membayar denda sebesar 50 juta ringgit (Rp219,8 miliar).

Keputusan tersebut memicu kemarahan luas di kalangan masyarakat Malaysia terkait dugaan perlakuan istimewa bagi mantan perdana menteri yang terjerat kasus korupsi itu, serta adanya penggalangan dana yang dilakukan oleh partai lamanya, UMNO, untuk melunasi denda tersebut.

Namun, kepastian mengenai pemindahan Najib ke tahanan rumah masih diragukan karena saat ini ia tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dana tersebut secara mandiri setelah pihak berwenang membekukan akses ke seluruh rekening bank miliknya.

"Datuk Seri Najib secara pribadi tidak mampu membayar (denda tersebut). Beliau tidak punya uang," ujar ketua tim pengacara Najib, Muhammad Shafee Abdullah, dalam sebuah konferensi pers di luar kompleks pengadilan Kuala Lumpur, Jumat, 25 September 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari SCMP.

Keputusan mengenai tahanan rumah yang dikeluarkan pekan lalu merupakan pengampunan kedua yang diberikan kepada Najib.

Ia sebelumnya dipenjara pada tahun 2022 setelah gagal membatalkan vonis bersalah atas pencurian dana sebesar 42 juta ringgit (Rp184,6 miliar) dari sebuah mantan unit perusahaan negara yang bermasalah, 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Pada tahun 2024, raja yang menjabat saat itu, Sultan Abdullah Ahmad Shah, memangkas separuh masa hukuman 12 tahun Najib serta mengurangi jumlah dendanya dari 210 juta ringgit menjadi 50 juta ringgit.

Namun, Najib menghadapi kemungkinan menjalani hukuman penjara tambahan selama 15 tahun—di samping denda sebesar 11,4 miliar ringgit (Rp50,1 triliun)—setelah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tinggi pada bulan Desember lalu atas berbagai dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang yang melibatkan dana sebesar 2,2 miliar ringgit yang dialihkan dari 1MDB.

Shafee menyatakan bahwa selama persidangan kasus 1MDB Najib, terbukti jelas bahwa ia tidak menyimpan dana yang diduga berasal dari sumbangan keluarga kerajaan Arab Saudi tersebut.

Ia juga telah mengembalikan sisa dana setelah menggunakan sekitar 300 juta ringgit untuk kampanye pemilihan umum, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan program kesejahteraan.

"Jika Anda bertanya di mana dana miliaran itu berada, itu adalah pertanyaan bodoh. Karena kesaksian telah menunjukkan dengan jelas bahwa ia tidak memegang uang tersebut," ujar Shafee, seraya menambahkan bahwa Najib tidak pernah meminta sumbangan dari masyarakat.

Pengacara tersebut mengatakan bahwa tim hukum Najib juga belum memahami secara pasti ketentuan dalam pengampunan terbaru ini, karena baik Najib maupun pihak penjara belum menerima surat resmi yang merinci isi dekrit raja.

Ketidakjelasan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh raja, kata Shafee.

"Kami tidak tahu mengapa surat itu begitu lama keluar... penundaan seperti ini tidaklah wajar," ujarnya.

Sebelumnya pada hari Jumat, Najib mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan hukuman atas vonis kasus 1MDB-nya agar ia dapat menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur telah menetapkan tanggal 14 Oktober untuk pengambilan keputusan.