UPdates—Media terkemuka Inggris, The Guardian menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) terancam menjadi kota hantu atau "ghost city".
You may also like : 
2028, Presiden Berkantor di IKN, Men-PANRB Tunggu Perintah Pindahkan ASN
Dalam laporan panjang mereka soal IKN di Penajam Paser Utara, The Guardian membuat judul yang cukup menohok dengan menyebut megaproyek peninggalan Joko Widodo (Jokowi) itu dalam keadaan bahaya dan terancam menjadi sebuah kota hantu.
You might be interested : 2028, Presiden Berkantor di IKN, Men-PANRB Tunggu Perintah Pindahkan ASN
"Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’," demikian judul berita media tersebut sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari The Guardian, Jumat, 31 Oktober 2025.
Pemberitaan itu ramai diperbincangkan di media sosial. Dan, anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin langsung bereaksi.
Ia meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) merespons dengan kinerja optimal. Menurutnya, ungkapan kota hantu bersifat peyoratif yang bisa diartikan masa depan IKN gelap.
Makanya, OIKN kata dia perlu mengevaluasi berbagai hal termasuk mempublikasikan proses pembangunan secara berkala kepada publik.
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN,” kata Khozin di Jakarta sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Antara, Jumat, 31 Oktober 2025.
Jika pemberitaan yang cenderung negatif dan pesimistis dari media asing tidak dimitigasi dan dinetralisir oleh OIKN, maka berpotensi berdampak pada citra buruk IKN dan Indonesia di mata internasional dan lokal.
Ekosistem pembangunan IKN tegas dia juga membutuhkan masuknya investor asing. Untuk itu citra IKN yang baik harus dijaga berdasarkan kondisi nyata di lapangan. "Di antara cara yang bisa ditempuh, dengan perbaikan pola komunikasi publik,” katanya.
Untuk diketahui, The Guardian dalam laporannya menyebut IKN terancam menjadi 'kota hantu' karena pendanaan negara untuk proyek ini telah anjlok, sementara konstruksi melambat dan hanya sedikit pegawai negeri sipil yang ingin pindah dari Jakarta.
Dalam artikelnya, The Guardian menyebut bahwa ibu kota baru utopis Indonesia, Nusantara, tampaknya muncul entah dari mana. Jauh di dalam hutan, sebuah jalan raya multi-jalur tiba-tiba terbuka di antara pepohonan, mengarah ke sebuah istana yang dimahkotai oleh elang bersayap yang bersinar di bawah sinar matahari khatulistiwa.
Namun, di sepanjang deretan gedung-gedung baru yang futuristik, jalan-jalan raya di Nusantara sebagian besar kosong kecuali beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran.
Menurut mereka, tiga tahun sejak mantan presiden Joko Widodo meluncurkan ibu kota baru yang ambisius, yang dimaksudkan untuk menggantikan Jakarta yang tercemar, macet, dan tenggelam, beberapa orang khawatir ibu kota ini terancam menjadi kota hantu.
Dijelaskan, di bawah kepemimpinan presiden, Prabowo Subianto, yang menjabat Oktober lalu, pendanaan negara untuk proyek ibu kota baru telah anjlok lebih dari separuhnya, dari £2 miliar pada tahun 2024 menjadi £700 juta pada tahun 2025. Tahun depan, £300 juta telah dialokasikan, sepertiga dari yang diminta. Investasi swasta juga telah turun lebih dari £1 miliar dari target.
Menurut mereka, Prabowo, yang belum berkunjung sebagai presiden, juga diam-diam menurunkan status Nusantara menjadi "ibu kota politik" pada bulan Mei, meskipun keputusan tersebut baru diumumkan kepada publik pada bulan September.
Media itu juga menyebut bahwa pada tahun 2024, kepala dan wakil kepala badan yang mengawasi ibu kota mengundurkan diri. Sekitar 2.000 pegawai negeri sipil dan 8.000 pekerja konstruksi saat ini kata mereka tinggal di Nusantara, jauh dari target 2030 sebesar 1,2 juta.
Blok apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air, dan bandara telah dibangun, tetapi sebagian besar kota masih dalam tahap pembangunan.
Di artikel itu, mereka mengutip Herdiansyah Hamzah, seorang sarjana hukum tata negara dari Universitas Mulawarman di Kalimantan Timur, yang mengatakan proyek tersebut sudah seperti "kota hantu" dan sebutan "ibu kota politik" yang baru "tidak berarti" dalam hukum Indonesia.
"Ibu kota baru bukanlah prioritas bagi Prabowo. Secara politis, ia tidak mau mati, tidak mau hidup," katanya.
The Guardian menjelaskan, meskipun muncul beberapa kendala, mereka yang terlibat dalam proyek tersebut tetap optimis dengan mengutip Basuki Hadimuljono, kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN).
"Presiden [Prabowo] mengatakan kepada saya, 'Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan ini lebih cepat lagi’,” kata Basuki Hadimuljono.
Basuki Hadimuljono menegaskan, laporan tentang perlambatan konstruksi dan kurangnya kemauan politik adalah "tidak benar"
"Pendanaannya ada, komitmen politiknya ada. Mengapa kita harus meragukannya?" katanya
Pendanaan, tegas Basuki, telah dialokasikan kembali, bukan dipotong.
Khozin sendiri menegaskan bahwa setelah terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, IKN telah disebut sebagai Ibu Kota Politik menjadikan pembangunan IKN makin jelas.
“Pesan politik dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen atas pembangunan dan masa depan IKN. Mestinya, ini menjadi trigger bagi kinerja OIKN,” katanya.
Perpres tersebut, menurut dia, juga menjadi dasar dalam peta jalan pembangunan IKN agar mempunyai target. Artinya target itu mesti dikawal dengan optimal oleh OIKN.
Secara politik, dia menilai bahwa sudah tidak perlu lagi ada debat soal masa depan IKN, karena didukung melalui politik legislasi hingga politik anggaran.
“UU tentang IKN dan regulasi turunannya jelas telah mengatur. Secara politik tidak ada debat atas masa depan IKN. IKN kota masa depan bukan kota hantu,” tandasnya.
