UPdates—Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menekankan urgensi digitalisasi dalam sistem penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
You may also like : 
DPR Minta Pemerintah jangan Hanya Andalkan Bansos
Ini krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus mengoptimalkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
You might be interested : 
Kasus Bansos, KPK Cegah Kakak Harry Tanoe ke Luar Negeri Bersama Eks Dirjen
Tito menegaskan itu dalam Rapat Sosialisasi Tingkat Nasional Piloting Digitalisasi Bansos yang digelar di Gedung A, Lantai 3 Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 4 Desember 2025.
Mendagri mengakui, ketidakakuratan data penerima masih menjadi tantangan serius. Data yang dinamis seringkali tidak terupdate, sehingga mengakibatkan penyaluran yang tidak tepat.
"Ada penerima bansos yang sudah mendapatkan pekerjaan seperti menjadi ASN, dan ada juga yang wafat," ungkap Tito sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Info Publik, Kamis, 4 Desember 2025.
Ditegaskan Tito, penyaluran bansos merupakan amanah konstitusi dan tugas negara untuk melindungi masyarakat terlantar. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Regulasi tersebut menyebutkan enam urusan wajib pelayanan dasar yang harus dianggarkan pemerintah daerah, yang salah satunya adalah urusan sosial.
Melalui pilot project atau uji coba digitalisasi ini, pemerintah berupaya membangun sistem terpadu yang lebih responsif.
Digitalisasi diharapkan dapat menyinkronkan data secara real-time, meminimalisir duplikasi, dan mencegah kebocoran anggaran.
Sebagai bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan, alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) tahun 2025 meningkat menjadi lebih dari Rp110 triliun.
Peningkatan anggaran itu mencakup dua program utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako, yang sebelumnya memiliki alokasi sekitar Rp75 triliun.
“Dengan adanya tambahan BLTS dan penebalan bansos reguler yang disalurkan pada Juni-Juli lalu, alokasi anggaran bansos tahun 2025 meningkat menjadi lebih dari Rp110 triliun. Ini bentuk atensi dari Presiden Prabowo agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan tepat sasaran,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf lewat keterangan resmi, Jumat, 7 November 2025 lalu.
