UPdates—Timothy Cho, seorang pelarian Korea Utara yang kini menjadi aktivis hak asasi manusia berbagi tantangan yang dihadapi warga saat mencoba membeli barang-barang seperti televisi di negara komunis itu.
Berbicara kepada LADbible baru-baru ini, pembelot yang sempat mengalami penyiksaan setelah upaya pelarian yang gagal sebelum akhirnya berhasil dan menetap di Inggris itu menjelaskan bahwa pembelian TV di Korea Utara diawasi ketat oleh pemerintah.
"Jika Anda membeli TV di Korea Utara, pemerintah akan datang ke rumah Anda dan mencabut semua antena dan hanya menyisakan satu antena," katanya saat ditanya tentang penyensoran di negara tersebut sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari Hindustan Times, Jumat, 7 Maret 2025.
Menjelaskan apa saja yang boleh ditonton warga Korea Utara di TV, Cho mengatakan kontennya dikontrol ketat. "Tentang apa? Keluarga Kim... program, dokumenter, lagu. Semua 24/7. Jika Anda menonton TV... semuanya tentang propaganda keluarga Kim," katanya.
Namun, pembatasan televisi bukanlah satu-satunya peraturan ketat yang diberlakukan pada warga Korea Utara. Cho juga mengungkapkan bahwa bahkan sesuatu yang sederhana seperti potongan rambut pun dikontrol ketat oleh negara.
Ia menjelaskan bahwa anak-anak sekolah diharuskan memilih dari hanya satu, dua, atau tiga gaya rambut yang disetujui. Siapa pun yang rambutnya bahkan beberapa sentimeter lebih panjang dari yang diizinkan berisiko menghadapi konsekuensi.
“Jika Anda memiliki sesuatu yang berbeda... maka orang tua Anda dalam masalah. Mereka dipanggil untuk datang ke kantor polisi dan menulis pernyataan,” ungkapnya.
Korea Utara telah diperintah oleh dinasti Kim sejak 1948, dengan pemimpin negara saat ini, Kim Jong-un, menjadi orang ketiga dalam keluarga yang memegang kekuasaan. Korut sebagian besar tetap terisolasi dari dunia luar, dengan negara mengendalikan ketat kehidupan warganya.
Memperoleh wawasan tentang kehidupan sehari-hari warga Korea Utara biasa merupakan tantangan, karena sebagian besar informasi yang tersedia berasal dari kunjungan wisatawan yang dikontrol ketat ke lokasi-lokasi tertentu. Hal ini membuat kisah langsung dari para pembelot menjadi krusial dalam memahami realitas kehidupan di bawah rezim tersebut.
Sejak 1950-an, diperkirakan 31.000 warga Korea Utara telah melarikan diri ke Korea Selatan, dengan sebagian besar pembelot pertama-tama menyeberang ke Tiongkok sebelum melakukan perjalanan ke negara ketiga untuk mencapai Korea Selatan.
Mengutip AFP, The Guardian melaporkan bahwa jumlah pembelotan tertinggi terjadi pada tahun 2009, ketika 2.914 orang melarikan diri. Namun, jumlahnya telah menurun secara signifikan sejak Kim Jong-un memperketat kontrol perbatasan setelah mengambil alih kekuasaan pada akhir tahun 2011.
Pembelotan langsung melalui zona demiliterisasi (DMZ) yang dijaga ketat atau perbatasan maritim, yang dikenal sebagai Garis Batas Utara, masih sangat jarang terjadi.
Laporan CNN, pada tahun 2023, Korea Selatan melaporkan peningkatan hampir tiga kali lipat dalam jumlah pembelot Korea Utara dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, dengan peningkatan yang nyata pada individu yang lebih muda dan anggota elite negara tersebut.
Menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan, 196 pembelot memasuki Korea Selatan pada tahun 2023. Lebih dari separuhnya berusia 20-an dan 30-an, dan sekitar 84 persen adalah perempuan atau anak perempuan.
Seorang pejabat kementerian Korea Selatan kepada CNN mengatakan, di antara mereka terdapat sekitar 10 orang elite Korea Utara, jumlah tertinggi dari kelompok ini sejak 2017. Orang-orang ini termasuk diplomat, pejabat, dan mahasiswa luar negeri yang diperintahkan untuk kembali ke Korea Utara saat pembatasan terkait pandemi dilonggarkan.
Menurut otoritas Korea Selatan, alasan utama pembelotan pada tahun 2023 adalah meningkatnya ketidakpuasan terhadap rezim Kim yang berkuasa. Sebelumnya, kekurangan makanan merupakan motivasi paling umum untuk melarikan diri.
Survei menunjukkan bahwa hampir 23 persen pembelot menyebut ketidakpuasan politik sebagai alasan mereka pergi. Sementara menurut laporan Kantor Berita Yonhap, lebih dari 21 persen mengatakan mereka melarikan diri karena kekurangan makanan.
