UPdates—Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menghentikan impor pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam (blacklist).
You may also like : 
Jawab Tuntutan 17+8, DPR RI Hentikan dan Pangkas Tunjangan
Langkah ini mendapat dukungan dari DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah, menyatakan, ini menjadi angin segar bagi industri tekstil nasional untuk bertahan dari gempuran barang bekas impor di pasar dalam negeri.
You might be interested : 
Dirut Garuda Dipuji karena Haji, Disemprot Gegara HP Hilang
“Kami mendukung langkah Menkeu untuk menghentikan peredaran pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam importir. Ini langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran pakaian bekas di Indonesia,” ujar Imas Aan dalam keterangan tertulis di Jakarta sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Minggu, 26 Oktober 2025.
Imas menekankan, penghentian impor harus dilakukan sejak hulu. Bukan hanya di tingkat distribusi dalam negeri.
Pembatasan penjualan tanpa menghentikan arus barang dari luar negeri, menurutnya, tidak akan efektif.
“Kalau pengiriman pakaian bekas masih terjadi, maka peredarannya tetap sulit dihentikan. Karena itu, langkah tegas Menkeu perlu diapresiasi. Jika pemasok yang sudah di-blacklist masih nekat mengirim barang ke Indonesia, harus diberi sanksi berat,” tegasnya.
Sesuai data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sejak 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas (balpres) yang berhasil ditindak dengan total barang bukti sebanyak 12.808 koli dengan nilai mencapai sekitar Rp49,44 miliar.
Bagi Imas, penghentian impor pakaian bekas sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional yang tengah berupaya meningkatkan daya saing dan memperluas pasar domestik.
“Produk tekstil dalam negeri sebenarnya sangat berkualitas. Banyak pelaku usaha yang berinovasi, tetapi terhambat karena pasar dibanjiri pakaian bekas murah. Jika impor benar-benar dihentikan, industri tekstil nasional akan kembali bergairah,” ujarnya.
Politisi Fraksi PKB ini juga menyoroti maraknya penjualan pakaian bekas di pasar tradisional hingga platform daring (online shop), yang menurutnya menjadi tantangan serius bagi produsen lokal.
“Bagaimana industri tekstil kita bisa berkembang kalau harus bersaing dengan barang bekas impor yang dijual murah dan mudah ditemukan di pasar maupun online. Sudah saatnya pemerintah berpihak penuh kepada produk dalam negeri,” pungkas Imas.
