UPdates--Kementerian Kehutanan diwanti-wanti untuk senantiasa menjaga martabat rakyat bukan malah mendahulukan melayani para pengusaha. Kesan lebih melayani pengusaha tersebut sudah sangat kuat di Menteri Kehutanan masa lalu.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan. Menurutnya, Menteri Kehutanan tidak boleh memberikan privilege yang besar kepada para pengusaha kemudian mengabaikan hak-hak rakyat.
“Mohon Pak Menteri yang baik ini, hilangkanlah kesan itu yang sangat kuat di Menteri Kehutanan di masa lalu, di mana Menteri Kehutanan begitu memberikan privilege yang besar kepada para pengusaha, lalu mengabaikan hak-hak rakyat kecil," kata Ahmad Yohan sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Jumat, 28 Februari 2025.
Sebelumnya, pada Kamis kemarin, Ahmad Yohan sudah menegaskan hal ini dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta.
Ahmad Yohan mengatakan, Menteri Kehutanan sebelumnya begitu gampang untuk memberikan izin kepada pengembang, pengusaha besar, lalu mempersulit rakyat-rakyat kecil yang banyak bermukim di sekitar lingkungan hutan.
“Izin begitu gampang dikeluarkan, tapi juga banyak kasus,” tegas Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Komisi IV DPR RI kata dia melakukan audiensi dengan banyak pihak yang menceritakan keluhannya berkaitan aparat, pengusaha maupun lainnya yang berkaitan dengan lahan hutan.
“Ada Ibu Ketua (saat itu) juga hadir dari Sultra, dari Sumatra, datang ke sini di hadapan Komisi IV sambil menangis mereka menceritakan betapa susahnya mereka berhadapan dengan aparat, pengusaha dan lain sebagainya, di mana lahan-lahan mereka diambil, kemudian tidak ada yang membela,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap Kementerian Kehutanan memahami persoalan yang ada dan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk kemudian menyelesaikannya. Di antaranya seperti kawasan yang dulunya hutan kini menjadi pemukiman yang berada di Kota Kupang.
“ini pemukiman yang sudah nyata, kemudian ada gerejanya, sekolah dasar yang negeri, SMP negeri di situ. Ketika mau dikembangkan susah karena masih masuk kawasan hutan. Kalau yang begini-begini ngapain nggak diselesaikan? Jujur (hal ini dapat) menciptakan konflik laten antara masyarakat dan pemerintah. Kalau bisa selesaikan, selesaikan segera mungkin,” kata Yohan
Harapan Komisi IV, persoalan kecil-kecil, yang langsung berhadapan dengan rakyat kecil ini segera diinventarisir dan diselesaikan. Menurutnya, kasihan jika rakyat harus datang menangis di gedung DPR.
"Tolong ini diinventarisir karena begitu banyak di semua kabupaten, bahkan provinsi. Kita selesaikan dulu, yang menyangkut dengan urusan rakyat kecil ini Pak, agar mereka jangan kemudian datang ke Komisi IV, menangis-nangis, menjerit, merasa bahwa mereka tidak dilindungi oleh negara yang mereka diami ini,” tandasnya.
