UPdates—Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace. Termasuk opsi untuk menarik diri dari forum dewan perdamaian tersebut.
You may also like : 
China Tuduh Trump Jadi "Provokator" yang Bisa Bikin Parah Perang Iran-Israel
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace keputusan yang aneh dan jelas tidak berpihak kepada Palestina.
You might be interested : 
Rumah sakit Terakhir di Gaza Utara Dipaksa Berhenti Beroperasi, Pasien Dievakuasi
Dia meminta secara tegas kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Waketum MUI KH Cholil Nafis di akun X pribadinya sebagaimana dilansir Keidenesia.tv, Selasa, 3 Februari 2026.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menjelaskan Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan anggotanya ada Perdana Menteri Israel Netanyahu yang melakukan penjajahan terhadap Palestina. Apalagi, dalam keanggotaan Board of Peace tidak ada negara Palestina.
"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujarnya.
Kiai Cholil menerangkan keanehan lainnya terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace ditarik bayaran keanggotaan.
"Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja," tegasnya.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnto Abdul Hakim, menilai Board of Peace merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme.
"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Prof Sudarnoto sebagaimana dilansi Keidenesia.tv dari website resmi MUI.
Prof Sudarnoto menegaskan sikap MUI menolak 'perdamaian semu' sebagaimana yang diatur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berbasis kepada keadilan.
Selain itu, MUI menilai bahwa setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama. MUI menegaskan hal itu berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian.
"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," tegasnya.
Prof Sudarnoto menilai model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan. Mesi begitu, MUI menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamain dunia.
"Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina," tegasnya.
MUI menegaskan bahwa dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apapun adalah kezaliman yang wajib diakhiri.
"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," tegasnya.
Sementara itu, di tengah polemik terkait Board of Peace yang diinisiasi Donald Trump, Presiden RI Prabowo Subianto mengundang pimpinan ormas Islam ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Februari 2026, siang WITA.
Dalam audensi ini, Kepala Negara dilaporkan akan memberikan penjelasan terkait alasan pemerintah bergabung dengan Board of Peace.
Prabowo dalam pertemuan ini akan didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, Menag Prof Nasaruddin Umar, Mensos Saifullah Yusuf, dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Selain itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Muhadjir Effendy juga turut diundang bersama Ketua MPR Ahmad Muzani.
Selengkapnya, berikut daftar tokoh yang diundang Prabowo berdasarkan informasi yang beredar di kalangan awak media, Selasa, 3 Februari 2026:
