UPdates - Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin resmi dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo periode 2025-2030.
You may also like : 
PSU Pilkada Palopo: Bawaslu Ungkap Dugaan Pelanggaran Cawawalkot Ome
Naili-Akhmad dikukuhkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka Nomor 31, Kota Makassar, Senin, 4 Agustus 2025.
Prosesi pelantikan berlangsung mulai sekitar pukul 09.10 WITA dengan pembacaan surat keputusan (SK) oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Naili-Akhmad yang telah mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) kemudian diambil sumpah jabatannya di hadapan para hadirin.
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo periode 2025-2030 ini pun menandatangani berita acara pelantikan dan disematkan tanda pangkat oleh Gubernur Sulsel.
Setelah itu, acara berlanjut dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) serta Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Bunda Forum Anak Kota Palopo.
Naili-Akhmad terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo periode 2025-2030 usai memenangi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Mei 2025 lalu.
Pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra, Demokrat, dan PKB ini berhasil meraih 47.349 suara. Mereka mengungguli Farid Kasim Judas-Nurhaenih (35.058), Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta (11.021), dan Putri Dakka-Haidir Basir (269).
Hasil PSU Pilkada Palopo sempat digugat oleh kubu Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta atas dugaan pelanggaran administrasi. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, menolak gugatan tersebut yang memperkuat kemenangan Naili-Akhmad hingga akhirnya dilantik hari ini.
Sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari Instagram @palopobarureborn, berikut 25 program prioritas Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo periode 2025-2030:
1. Gratis seragam dan perlengkapan sekolah siswa baru SD dan SMP;
2. Training (pelatihan, red) gratis untuk calon pelaut dan jaminan kerja bagi yang berprestasi;
3. Setiap kecamatan akan memiliki satu ruang terbuka publik sebagai tempat berkumpul masyarakat;
4. Penataan kawasan pesisir terpadu dan pembangunan stasiun solar terapung untuk nelayan;
5. Pengangkatan tenaga honorer secara bertahap untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
6. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan dinaikkan setiap tahun;
7. Bantuan atau hibah kompetisi bagi perguruan tinggi;
8. Warung Bibit Tani dan Ternak untuk mendukung sektor pertanian dan peternakan;
9. Revitalisasi Balai Latihan Kerja serta pelatihan dan pemanduan bakat pemuda;
10. Bantuan sarana dan prasarana untuk rumah ibadah di seluruh wilayah Palopo;
11. Angkutan kota yang nyaman dan aman untuk meningkatkan transportasi publik;
12. Pembangunan rumah sakit jiwa, rehabilitasi narkoba, serta rumah sakit ibu dan anak;
13. Kredit usaha khusus perempuan untuk mendukung kemandirian ekonomi wanita;
14. Satu kelurahan satu miliar untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur lokal;
15. Kolom retensi anti banjir, normalisasi sungai, dan perbaikan saluran drainase;
16. Layanan sampah, limbah B3, dan pengangkutan lumpur tinja terjadwal secara berkala;
17. Bantuan hukum untuk warga rentan yang membutuhkan perlindungan hukum;
18. Revitalisasi komplek Istana Kedaulatan Luwu sebagai bagian dari pelestarian budaya dan sejarah;
19. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan ditingkatkan hingga dua kali lipat;
20. Pembangunan Zona Integritas, wilayah bebas korupsi, dan birokrasi bersih melayani;
21. Rumah singgah aman untuk anak dan perempuan yang membutuhkan perlindungan;
22. Subsidi air minum bagi warga tidak mampu serta program air minum berbasis masyarakat;
23. Program 10 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Go Internasional untuk mendukung pelaku usaha lokal bersaing di pasar global;
24. Bebas Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk rumah tinggal pensiunan PNS dan Purnawirawan TNI/Polri;
25. Penataan kampung tematik untuk mendukung pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat.
